Tolak Pilkada lewat DPRD, Warga Sampang Khawatir 'Serangan Fajar' Pindah ke Kantor Dewan

salsabilafm.com - Sejumlah warga di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, menyatakan penolakan terhadap wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Wacana ini kembali mencuat setelah disuarakan oleh sejumlah elit politik di tingkat pusat pada awal tahun 2026, dengan alasan untuk memangkas biaya politik yang kian membengkak. Namun, masyarakat di tingkat akar rumput, termasuk di Sampang, merasa skeptis dengan alasan tersebut.

Mohammad Cholil, seorang pedagang di pasar Srimangunan menilai, pemilihan melalui DPRD tidak akan menghapus praktik politik uang. Dia justru khawatir sasaran "serangan fajar" hanya akan berpindah subjek.

"Kalau alasannya supaya lebih murah, saya rasa tidak menjamin. Bisa jadi nanti serangan fajarnya bukan ke rakyat lagi, tapi pindah ke anggota DPRD yang punya hak suara," katanya, Minggu (18/1/2026).

Kekhawatiran serupa diungkapkan oleh Maimunah (45), seorang penjual rujak di kawasan Alun-Alun Tronojoyo Sampang. Bagi Maimunah, Pilkada langsung adalah satu-satunya momen di mana rakyat kecil merasa dihargai dan didatangi oleh calon pemimpin.

"Kalau milihnya lewat DPRD, kami yang jualan rujak di pinggir jalan ini cuma jadi penonton. Sekarang saja kalau mau Pilkada, calon bupati mau mampir makan rujak, mau tanya keluhan kami. Kalau nanti yang milih cuma orang-orang di kantor dewan, ya mereka hanya akan membela kepentingan yang memilih mereka saja," keluhnya.

Zamroni, aktivis, berpandangan bahwa mengembalikan Pilkada ke DPRD adalah langkah mundur bagi demokrasi Indonesia yang telah diperjuangkan sejak reformasi 1998.

"Kita sudah lama menikmati hak menentukan sendiri siapa pemimpin daerah. Kalau dikembalikan ke sistem lama, ini seperti memundurkan jarum jam demokrasi. Rakyat ingin punya andil dalam menentukan masa depan daerahnya, bukan dititipkan lewat elit partai," kata dia. 

Dia menilai, Pilkada melalui DPRD justru berpotensi menyuburkan praktik politik transaksional di balik pintu tertutup. Menurutnya, biaya "balas budi" kepada anggota legislatif bisa jadi jauh lebih besar dan sulit diawasi oleh publik dibandingkan pemilihan langsung.

"Nanti dewan yang makin kenyang, rakyat tetap susah karena suaranya tidak laku lagi," tambahnya.

Sebelumnya, sejumlah partai seperti Gerindra, Golkar, dan PKB mulai memberikan sinyal dukungan terhadap wacana ini dengan alasan memangkas biaya politik yang kian mahal dari tahun ke tahun. (Mukrim)