Warga Pamekasan Madura Adukan Jembatan Rusak ke Wakil Presiden Gibran

salsabilafm.com -  Moh. Wasil, warga Dusun Lancaran, Desa Palengaan Daja, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, mendatangi Kantor Sekretariat Wakil Presiden RI di Jakarta Pusat, Jumat (23/1/2026). Wasil tiba di Kantor Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) pukul 10.30. Dia langsung menyerahkan berkas pengaduan kebutuhan jembatan kepada Gibran Rakabuming Raka melalui melalui program pengaduan "Lapor Mas Wapres".

"Saya sengaja datang langsung mengadukan kondisi jembatan di rumah kami ke Wakil Presiden Gibran di Jakarta," kata Wasil, Jumat (23/1/2026).

Menurut Wasil, proses pengaduannya di Kantor Setwapres berlangsung singkat. Sekitar 30 menit laporan sudah diterima dan terdaftar pada pengaduan nomor 6373947.

Pada laporan itu, Wasil menceritakan jembatan utama akses dari Desa Palengaan Daja ke desa lain tidak pernah tersentuh pemerintah sejak puluhan tahun. Dia menegaskan, selama ini masyarakat membuat dan memperbaiki jembatan bambu dengan cara swadaya.

"Saya sampaikan, bahwa masyarakat butuh jembatan. Terutama untuk akses pendidikan. Saat banjir kurang lebih 40 siswa tidak bisa bersekolah," katanya. 

Dia mengungkapkan, sebelumnya pernah ada jembatan tapi rusak karena sudah rapuh pada tahun 2023. Sejak itu, masyarakat membangun jembatan dari bambu karena keterbatasan biaya.

Padahal, jembatan tersebut merupakan jalur utama aktivitas masyarakat, baik akses ke desa lain, ke pasar hingga akses utama ke SDN Palengaan Daja 1.

"Saat musim hujan tidak bisa lewat karena sungai selalu banjir," ujarnya.

Wasil pun berharap aduannya ke Wapres segera ada hasil, sehingga masyarakat bisa mendapatkan fasilitas jembatan yang layak dan aman.

Dia menuturkan, kedatangannya ke Jakarta juga membawa harapan masyarakat setempat agar ada solusi dari pemerintah pusat.

"Kami masyarakat setempat berharap kanal pengaduan Wapres ini dapat memberikan kepastian kebijakan. Sehingga kami bisa memiliki fasilitas yang memadai," harapnya.

Wasil mengungkapkan, sudah menerima tanda terima resmi aduan dari Kantor Setwapres. Dia pun siap melengkapi dokumen pendukung yang diminta pemerintah pusat. 

Terpisah, Camat Palengaan, Muzanni mengaku bahwa pembangunan jembatan untuk sementara belum bisa dilaksanakan pemerintah daerah. Penyebabnya adalah berkurangnya anggaran di setiap desa dan pemerintah kabupaten. 

"Kami mendukung semoga segera ada kabar baik dari pemerintah pusat," ucap Muzanni, singkat. (*)