Buntut KBM Fiktif di SDN Batoporo Timur 1, Sekda Sampang Perintahkan Audit Dana BOS

salsabilafm.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiyawan, mengisyaratkan bakal menutup SDN Batoporo Timur 1, Kecamatan Kedungdung. Langkah ini diambil usai viralnya kabar siswa di sekolah tersebut hanya masuk sekali dalam seminggu.

Yuliadi mengaku terkejut dan merasa kecolongan karena tidak ada laporan resmi mengenai macetnya kegiatan belajar mengajar (KBM) di lembaga tersebut. Masalah ini justru mencuat ke permukaan melalui video unggahan masyarakat.

"Sempat mengagetkan kami semua. Saya pun tidak mengira bisa terjadi sampai seperti itu. Hal itu terjadi karena memang tidak ada laporan," katanya, Sabtu (24/1/2026).

Yuliadi mengungkapkan, dalam rapat koordinasi bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pihaknya telah memerintahkan Dinas Pendidikan dan Inspektorat untuk melakukan audit menyeluruh. Fokus utama pemeriksaan adalah dugaan penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Menurutnya, jika dana BOS tetap dicairkan oleh kepala sekolah di tengah kondisi sekolah yang vakum dari aktivitas siswa, maka hal tersebut merupakan pelanggaran hukum yang tidak bisa ditoleransi.

"Jika ada kesalahan yang melanggar hukum, maka harus diproses secara hukum sebagai efek jera," tegasnya.

Yuliadi secara gamblang menyatakan, arah kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang saat ini adalah menutup sekolah tersebut. Namun, pihaknya masih melakukan survei mendalam untuk memahami alasan mengapa siswa enggan bersekolah di sana.

"Arah kebijakan kami adalah menutup sekolah tersebut. Tapi ini masih harus dicek dulu kepastiannya. Siswa itu tidak ada kenapa? Apakah memang murni orang tua yang tidak ingin menyekolahkan anaknya di sana atau ada hal lain," imbuhnya.

Menurut Yuliadi, kasus SDN Batoporo Timur 1 merupakan fenomena gunung es di dunia pendidikan Sampang. Dia khawatir ada sekolah lain yang memiliki kondisi serupa namun belum terdeteksi.

"Saya berpikir, jangan-jangan ada SDN Batoporo Timur 1 yang lain. Itu yang bahaya. Selama ini belum keluar, maka ini harus diselesaikan dengan cara yang tegas, sesuai aturan," pungkas Yuliadi. (Mukrim)