Kemarau 2026 Diprediksi Datang Lebih Awal, BPBD Bangkalan Antispasi Bancana Kekeringan

salsabilafm.com - BMKG memprediksi musim kemarau 2026 di Indonesia akan datang lebih awal dengan durasi yang lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Prediksi tersebut menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangkalan.

Kepala BPBD Bangkalan, Moh Zainul Qomar mengungkapkan, sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau tahun 2026 lebih awal dibandingkan rerata klimatologinya.

"Kondisi ini dipicu oleh berakhirnya fenomena La Nina Lemah pada Februari 2026 yang mulai bergeser ke fase netral dan berpotensi menuju El Nino pada pertengahan tahun," ungkap Qomar, Minggu (8/3/2026). 

La Nina dan El Nino merupakan fenomena iklim global Samudera Pasifik tropis yang merupakan bagian dari siklus El Nino-Southern Oscillation (ENSO). 

El Nino menjadi pemicu terjadi musim kekeringan di Indonesia karena suhu permuaan air laur di Samudra Pasifik lebih hangat.

Sementara La Nina meningkatkan curah hujan karena meningkatnya suhu dingin di Samudra Pasifik. 

Pemantauan BMKG terhadap anomali iklim global di Samudera Pasifik menunjukkan nilai indeks ENSO saat ini berada pada angka -0,28 (Netral) dan diprediksi bertahan hingga Juni 2026. 

Namun demikian, mulai pertengahan tahun peluang munculnya El Nino kategori Lemah-Moderat sebesar 50-60 persen mulai semester kedua tahun ini perlu menjadi perhatian.

Sementara kondisi Indian Ocean Dipole (IOD) diprediksi tetap stabil pada fase Netral sepanjang tahun. 

Qomar menjelaskan, berdasarkan hasil analisis BMKG, puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi terjadi pada bulan Agustus 2026, yang mencakup 429 ZOM atau sekitar 61,4 persen wilayah Indonesia.

Wilayah lain akan mengalami puncak kemarau pada Juli (12,6 persen) dan September (14,3 persen).

"Wilayah yang memasuki puncak musim kemarau pada Juli, meliputi sebagian wilayah Sumatra, Kalimantan bagian tengah dan utara, serta merambah ke sebagian kecil Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga wilayah Barat Pulau Papua," jelasnya. 

Memasuki bulan Agustus, BMKG memprediksi cakupan wilayah yang mengalami puncak kemarau semakin meluas secara signifikan. Kondisi kering ini akan mendominasi wilayah Sumatra bagian tengah dan Selatan, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. 

Termasuk sebagian besar Kalimantan dan Sulawesi, seluruh wilayah Bali dan Nusa Tenggara, serta sebagian Maluku dan Pulau Papua. 

Pada periode September, puncak musim kemarau masih menyelimuti sebagian kecil wilayah di Lampung dan Pula Jawa, dan sebagian besar NTT. 

"Selain itu, puncaknya juga akan dirasakan di wilayah Sulawesi bagian Utara dan Timur, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, serta sebagian kecil Pulau Papua," terang dia. 

BMKG, kata dia, memproyeksikan sifat musim kemarau 2026 secara umum akan bersifat Bawah Normal atau lebih kering dari biasanya di 451 ZOM (64,5 persen) dan Normal di 245 ZOM (35,1 persen). 

Sebaliknya, hanya terdapat 3 ZOM (0,4 persen) di wilayah Gorontalo dan Sulawesi Tenggara yang berpotensi mengalami kemarau Atas Normal atau lebih basah.

"Dengan kondisi ini, durasi musim kemarau di 57,2 persen wilayah Indonesia diprediksi lebih panjang dari musim kemarau normal," papar Qomar.  

BMKG menekankan, pihak kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat melakukan langkah antisipasi terhadap berbagai resiko atas musim kemarau 2026 yang diprediksi datang lebih awal dengan durasi lebih panjang dari kondisi normal.

Di sektor pangan, para petani perlu segera menyesuaikan jadwal tanam dengan memilih varietas yang lebih hemat air, tahan kekeringan, serta memiliki siklus panen yang lebih singkat. 

"Langkah ini harus dibarengi dengan penguatan sektor sumber daya air melalui revitalisasi waduk dan perbaikan jaringan distribusi demi menjamin ketersediaan air bersih bagi kebutuhan domestik maupun operasional PLTA di sektor energi," bebernya.

Memasuki bulan Agustus, BMKG memprediksi cakupan wilayah yang mengalami puncak kemarau semakin meluas secara signifikan.

Kondisi kering ini akan mendominasi wilayah Sumatra bagian tengah dan Selatan, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. 

Termasuk sebagian besar Kalimantan dan Sulawesi, seluruh wilayah Bali dan Nusa Tenggara, serta sebagian Maluku dan Pulau Papua. 

Pada periode September, puncak musim kemarau masih menyelimuti sebagian kecil wilayah di Lampung dan Pula Jawa, dan sebagian besar NTT. 

"Selain itu, puncaknya juga akan dirasakan di wilayah Sulawesi bagian Utara dan Timur, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, serta sebagian kecil Pulau Papua," ungkap Qomar. 

Dia memaparkan, BMKG memproyeksikan sifat musim kemarau 2026 secara umum akan bersifat Bawah Normal atau lebih kering dari biasanya di 451 ZOM (64,5 persen) dan Normal di 245 ZOM (35,1 persen). 

Sebaliknya, hanya terdapat 3 ZOM (0,4 persen) di wilayah Gorontalo dan Sulawesi Tenggara yang berpotensi mengalami kemarau Atas Normal atau lebih basah.

"Dengan kondisi ini, durasi musim kemarau di 57,2 persen wilayah Indonesia diprediksi lebih panjang dari musim kemarau normal," jelas Qomar.  

Penyesuaian Jadwal Tanam Pertanian

BMKG menekankan, pihak kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat melakukan langkah antisipasi terhadap berbagai resiko atas musim kemarau 2026 yang diprediksi datang lebih awal dengan durasi lebih panjang dari kondisi normal.  

Di sektor pangan, para petani perlu segera menyesuaikan jadwal tanam dengan memilih varietas yang lebih hemat air, tahan kekeringan, serta memiliki siklus panen yang lebih singkat. 

"Langkah ini harus dibarengi dengan penguatan sektor sumber daya air melalui revitalisasi waduk dan perbaikan jaringan distribusi demi menjamin ketersediaan air bersih bagi kebutuhan domestik maupun operasional PLTA di sektor energi," kata Qomar. 

Selain manajemen air, lanjutnya, kewaspadaan terhadap dampak lingkungan juga menjadi prioritas utama. Sebabnya, pemerintah daerah perlu menyiapkan mekanisme respons cepat untuk menghadapi penurunan kualitas udara dan meningkatkan kesiapsiagaan di sektor kehutanan guna mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

"BMKG menegaskan bahwa seluruh informasi prediksi ini merupakan bentuk peringatan dini atau early warning yang harus segera diterjemahkan menjadi aksi nyata atau early action oleh para pemangku kepentingan demi meminimalkan risiko bencana kekeringan di Indonesia," pungkasnya. (*)