Anggaran Dana Desa di Sampang 2026 Hanya Rp64,4 Miliar, Turun Rp149,6 Miliar

salsabilafm.com - Pemerintah desa di Kabupaten Sampang menghadapi tantangan berat pada tahun 2026. Anggaran Dana Desa (DD) yang mereka kelola menyusut drastis, jauh dari nominal yang biasa diterima pada tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang, Yudhi Adidarta Karma, menyebut total pagu DD 2026 untuk seluruh desa di Sampang hanya dipatok sebesar Rp64,4 miliar.

"Terjadi penurunan yang sangat signifikan, yakni sebesar Rp149,6 miliar dibandingkan pagu Dana Desa tahun lalu," katanya, Rabu (27/1/2026).

Sebagai perbandingan, lanjutnya, pada tahun 2025, Kabupaten Sampang masih mengantongi pagu DD sebesar Rp214 miliar. Dengan angka terbaru ini, terjadi penyusutan anggaran hingga sekitar 60 persen.

Imbasnya, besaran dana yang dikelola tiap desa pun menyusut tajam. 

"Desa dengan penerimaan tertinggi di Sampang tahun ini hanya mendapatkan Rp373,4 juta. Sementara desa dengan alokasi terendah hanya menerima sekitar Rp262,2 juta," lanjutnya.

Menurutnya, kondisi ini berbanding terbalik dengan catatan historis di mana rata-rata desa di Sampang biasanya mengelola anggaran mulai dari Rp700 juta hingga di atas Rp2 miliar per tahun.

"Tahun ini rata-rata hanya berkisar Rp300 juta. Desa dituntut lebih selektif dan efisien dalam menyusun program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat," tambahnya.

Plt. Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) DPMD Sampang, Iwan Boediman, menambahkan, pemotongan ini bukan kebijakan lokal, melainkan dampak dari efisiensi anggaran di tingkat pemerintah pusat.

Iwan menyebut pemerintah pusat tengah melakukan realokasi anggaran untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional. Salah satu program yang menyedot anggaran tersebut adalah pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

"Pengurangan ini tidak hanya terjadi di Sampang, tetapi juga secara nasional," kata Iwan. 

Dia pun tak menampik, penyusutan DD akan memukul agenda pembangunan di level akar rumput, terutama sektor infrastruktur desa yang selama ini bergantung penuh pada kucuran Dana Desa.

"Tentu dampaknya pembangunan fisik desa akan berkurang," ucapnya.

Ketua Komisi I DPRD Sampang, Muhammad Salim mengatakan, pengurangan tersebut merupakan realitas kebijakan pusat yang wajib disikapi dengan penyesuaian di tingkat daerah. Pihaknya mewanti-wanti agar keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan merosotnya performa aparat desa.

"Desa harus menyesuaikan pengelolaan anggaran sesuai petunjuk teknis (juknis), baik yang bersifat earmark maupun non-earmark. Namun kami menekankan agar pelayanan, terutama administrasi kependudukan, tidak dikurangi," tegasnya.

Dia berharap pemerintah desa tetap kreatif dalam mengoptimalkan dana yang tersedia tanpa mengorbankan kepentingan dasar masyarakat akar rumput. 

"Dengan kondisi fiskal yang menyusut, desa di 14 kecamatan se-Kabupaten Sampang kini dituntut untuk lebih selektif dalam menyusun skala prioritas program pembangunan," kata Salim.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Forum Mahasiswa Sampang (Formasi) Imam Baidawi mengatakan, menyusutnya anggaran DD menjadi pukulan serius bagi pemerintahan desa, mengingat mayoritas desa di Sampang masih terbilang nihil infrastruktur. 

Menurutnya, pemerintah daerah harus lebih serius dalam mengawasi realisasi penggunaan DD agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. 

"Dari tahun sebelumnya dengan anggaran lebih besar banyak jalan poros desa di bangun warga dengan cara swadaya, tentu pada tahun ini kita tidak bisa berharap banyak pembangunan di tingkat desa. Kecuali Ada atensi serius dari pemerintah daerah dan penegak hukum," pungkasnya. (Mukrim)