Musrenbang RKPD 2027 di Camplong: Layanan Kesehatan dan Pupuk Langka Jadi Atensi

salsabilafm.com - Pemerintah Kabupaten Sampang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Kecamatan Camplong, Selasa (3/2/2026). Forum ini menjadi momentum krusial untuk menyaring aspirasi masyarakat sekaligus menajamkan arah pembangunan daerah di tengah keterbatasan anggaran.

Dalam kesempatan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Camat Camplong, Moh. Maulid, meluapkan keresahannya terhadap sejumlah persoalan klasik yang tak kunjung usai di wilayahnya, mulai dari kelangkaan pupuk bersubsidi hingga merosotnya kualitas pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas.

Dikatakan, meski usulan pembangunan di berbagai sektor terus mengalir, sektor pertanian dan kesehatan menjadi rapor merah yang perlu segera dibenahi. Maulid menyoroti distribusi pupuk yang dinilai tidak sinkron antara kebijakan pusat dan realitas di lapangan. Dia mengaku heran mengapa komoditas yang menjadi atensi Presiden ini selalu mengalami kelangkaan saat dibutuhkan masyarakat.

"Saya tak habis pikir, alurnya jelas tapi ke masyarakat kenapa selalu kurang. Letak kesalahannya di mana? Ini harus diperhatikan serius. Perlu ada pemantauan ke bawah agar masyarakat tidak terus-terusan menjerit soal pupuk," ujarnya.

Tak hanya pertanian, ia juga menyoroti sektor kesehatan. Maulid mengaku menerima banyak laporan terkait penurunan performa pelayanan setelah adanya pelantikan pejabat baru di tingkat Puskesmas.

Dia mengkritik kebijakan internal terkait jam piket yang dinilai menghambat akses darurat bagi warga desa. Menurutnya, aturan seharusnya bersifat fleksibel demi kepentingan publik.

"Aturan itu dibuat manusia, kebijakan bisa diambil selama tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Saya minta Puskesmas lebih bijak. Kalau perlu, mantra atau petugas kesehatan harus tinggal di desa agar pelayanan maksimal," tegasnya.

Di sisi lain, Maulid mengakui, realisasi usulan pembangunan tahun ini dihadapkan pada tantangan berat akibat efisiensi anggaran, yaitu pemotongan anggaran di tingkat Kabupaten Sampang sebesar 15 persen.

"Kalau bicara prioritas, semuanya prioritas karena menyangkut ekonomi masyarakat. Namun kita harus memahami kondisi anggaran daerah yang sedang mengalami pemotongan," imbuhnya.

Dia berharap usulan-usulan yang telah diajukan bertahun-tahun melalui Musrenbang tidak hanya menjadi catatan di atas kertas, tetapi dapat segera direalisasikan oleh instansi terkait demi menunjang perekonomian warga Camplong.

Menanggapi itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiyawan, menyampaikan penurunan drastis dana transfer dari Pemerintah Pusat ke daerah.

Yuliadi mengungkapkan, dana transfer untuk Kabupaten Sampang mengalami penurunan hingga 15 persen, atau sekitar Rp239,9 miliar. Jika pada tahun 2025 Sampang menerima Rp1,5 triliun, angka tersebut merosot menjadi Rp1,2 triliun untuk tahun anggaran 2026. Penurunan ini juga berdampak signifikan pada Dana Desa (DD) yang turun dari Rp188 miliar menjadi hanya Rp64 miliar se-kabupaten.

"Ini fakta dan realitas yang harus kita hadapi. Dengan anggaran yang terbatas, rencana pembangunan yang sudah disusun tentu harus mengalami penyesuaian. Target percepatan mungkin tidak bisa dicapai secepat rencana awal," ujarnya.

Menyikapi keterbatasan fiskal tersebut, Sekda menekankan empat prioritas utama pembangunan tahun 2027 dengan tema "Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah dan Kualitas Layanan Dasar yang Merata". Keempat prioritas itu meliputi peningkatan SDM, percepatan penurunan kemiskinan, konektivitas infrastruktur berwawasan lingkungan, serta tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Selain masalah anggaran, Yuliadi juga memberikan peringatan keras terkait maraknya reklamasi liar di sepanjang pesisir Camplong. Dia menegaskan tidak boleh ada lagi praktik ilegal yang merusak ekosistem hutan mangrove tersebut.

"Saya minta ke depan kita lebih tegas. Jangan sampai ulah oknum merusak ekosistem pesisir kita," tegasnya.

Sebagai solusi atas terbatasnya anggaran, Yuliadi mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah desa untuk kembali membangkitkan semangat gotong royong. Dia berharap masyarakat tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah untuk pembangunan fasilitas umum skala kecil seperti selokan atau kebersihan lingkungan.

"Mari kita satukan kekuatan, jangan tercerai-berai. Di tengah keterbatasan ini, kekuatan gotong royong yang mulai luntur harus kita hidupkan kembali demi kemajuan Camplong," pungkasnya. (Mukrim)