Senin, 2 Februari 2026
Salsabila FM
Lintas Berita

Dana Transfer Seret, DPRD Sampang Desak Pemda Genjot Inovasi PAD

Ach. Mukrim - Monday, 02 February 2026 | 08:27 AM

Background
 Dana Transfer Seret, DPRD Sampang Desak Pemda Genjot Inovasi PAD
Ketua Pansus Optimalisasi PAD, Rahmat Hidayat. (Mukrim/Salsa/)


salsabilafm.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang menyoroti semakin terbatasnya ruang fiskal daerah akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini menuntut Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk segera melakukan terobosan dan inovasi dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pembangunan tidak tersendat.


Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Sampang, Rahmat Hidayat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Kecamatan Sampang, Senin (2/2/2026). 


"Kondisi pendapatan kita tidak seperti dulu lagi. Transfer ke daerah, baik untuk bupati maupun Dana Desa, sudah tidak lagi berbagi seperti sebelumnya. Perlu ada inovasi yang tak segan-segan untuk mendongkrak pendapatan," katanya.


Ketua Pansus Optimalisasi PAD ini juga mengungkapkan, pihaknya kini tengah menyisir berbagai sektor potensial yang selama ini belum tergarap maksimal. Fokus utamanya adalah memastikan kemandirian fiskal daerah tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi nasional.

Salah satu instrumen pendapatan yang menjadi rapor merah dalam pengamatannya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 


Menurutnya, capaian PBB di wilayah Kecamatan Sampang saat ini masih tertahan di angka 50 persen.

Dia juga mengingatkan perangkat desa dan kecamatan bahwa minimnya setoran pajak secara langsung akan memukul alokasi anggaran untuk desa itu sendiri.


"PBB di Kecamatan Sampang laporannya masih sekitar 50 persen. Padahal, ada skema bagi hasil pajak dan retribusi untuk desa. Jika pendapatan ini tidak optimal, desa juga yang rugi karena jatah bagi hasilnya berkurang," tegasnya.


Politisi partai Nasdem ini juga mewanti-wanti pemerintah daerah agar serius membenahi basis data kemiskinan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini krusial agar program pembangunan pada 2027 tidak meleset dari sasaran.


Menurutnya, tanpa data yang presisi dan koordinasi yang solid antar-kepala desa, upaya menekan ketimpangan wilayah hanya akan menjadi wacana di atas kertas.


"Pembangunan tidak akan pernah mencapai target yang gampang berkata-kata tanpa kekompakan. Kita harus tahu betul peta kekuatan daerah kita untuk mencapai Sampang yang hebat dan bermartabat," pungkasnya. (Mukrim)