Kecam Pembubaran Nobar Film 'Pesta Babi', PPMI: Hentikan Segala Intimidasi

salsabilafm.com - Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Nasional mengecam keras pembubaran nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter 'Pesta Babi' yang dilakukan oknum TNI di berbagai daerah. PPMI menilai pembubaran film karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale dengan alasan kondusifititas dapat memecah belah publik.

Ach. Zainuddin, Sekjen PPMI Nasional mengecam tindakan pembubaran film pesta babi di berbagai daerah. Menurut dia, pembubaran nobar film 'Pesta Babi' merupakan tindakan yang mencoreng demokrasi. Sebab, negara demokrasi harus memberikan ruang kebebasan yang telah di jamin dalam konstitusi.

"Pembubaran film ini menunjukan betapa takutnya mereka dengan adanya diskusi dan nonton film, sehingga ini bukti nyata kalau demokrasi sudah mati," kata Zainuddin, Sabtu (16/5/2026). 

Zainuddin menegaskan, kegiatan nobar film seharusnya menjadi bahan refleksi bagi pemerintah untuk menghentikan segala bentuk penjajahan di atas tanah yang katanya sudah merdeka.

Negara harus benar-benar memberikan ruang kebebasan bagi masyrakat sipil dalam berkumpul berserikat menyampaikan pendapat, bukan malah menjadi aktor yang menyebabkan turunnya demokrasi sebagai hak konstitusional.

"Hentikan segala bentuk tindakan intimidasi pembubaran kegiatan nobar film dan diskusi," tegasnya.

Dia mengatakan, negara harus hadir memberikan ruang kebebasan sipil, dan tidak melakukan tindakan yang membuat kemunduran demokrasi dengan alasan yang tidak masuk akal.

"Saya rasa film ini gak ada yang mengandung kotroversi dan provokasi. Adegannya berdasarkan jurnalistik investigatif," ungkapnya.

Zainuddin menegaskan, jika pemerintah tidak bersalah mengapa harus membubarkan kegiatan diskusi film. Menurutnya kejadian ini merupakan potret negara yang takut pada rakyat yang kritis.

"Tindakan oknum TNI merupakan bukti bahwa negara takut pada rakyat sipil yang kritis dan tahu betapa busuknya sistem pemerintahan di negara ini," ujarnya.

Dia mendesak pemerintah untuk menghentikan segala bentuk intimidasi pada jurnalis rakyat sipil yang melakukan nobar dan diskusi film. Sebab, menurutnya, negara harus benar-benar menjamin demokrasi berjalan sebagaimana mestinya.

"Hentikan tindakan intimidasi terhadap rakyat sipil dan jurnalis tegakkan demokrasi di negara ini," pungkasnya. (*)