Dukung Industri Tembakau, Pemkab Pamekasan Permudah Pengurusan izin Usaha Rokok
Redaksi - Saturday, 27 June 2026 | 07:23 AM


salsabilafm.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Jawa Timur mempermudah izin usaha perusahaan rokok. Tujuannya untuk membantu perekonomian warga dan meningkatkan serapan tenaga kerja di wilayah itu.
"Selain untuk kepentingan peningkatan ekonomi, kebijakan mempermudah pengurusan izin usaha rokok ini juga sebagai bentuk dukungan Pemkab Pamekasan dalam pengembangan industri hasil tembakau di tingkat lokal Pamekasan ini," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pamekasan Taufikurrachman, Jumat (26/6/2026).
Dia menjelaskan, kemudahan akses perizinan dilakukan Pemkab Pamekasan karena keberadaan perusahaan rokok mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak.
Menurut dia, banyak warga yang selama ini bekerja di luar negeri sudah berhenti bekerja di luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) karena sudah bisa bekerja di perusahaan rokok lokal yang ada di Pamekasan.
"Kalau dulu banyak warga di Pamekasan, terutama yang tinggal di wilayah Pantai Utara Pamekasan yang bekerja di Malaysia dan Arab Saudi. Saat ini mereka sudah banyak yang memilih untuk tidak kembali, karena mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai pabrik rokok," katanya.
Dia menuturkan, saat ini jumlah perusahaan rokok yang ada di Kabupaten Pamekasan terdata sebanyak sekitar 300 perusahaan, tersebar di 13 kecamatan se-Kabupaten Pamekasan.
Dari jumlah itu, sebanyak 167 perusahaan di antaranya telah beroperasi secara resmi, yakni menggunakan pita cukai, sedang sisanya masih dalam proses.
"Pemkab juga terus melakukan pendampingan agar perusahaan rokok yang belum bercukai ini bisa segera bercukai," katanya.
Taufikurrachman menjelaskan, sesuai ketentuan, izin usaha perusahaan rokok dilakukan di dua tingkatan, yakni di tingkat kabupaten dan pusat.
"Untuk tingkat kabupaten, jenis izin yang kami keluarkan berupa izin usaha dan penerbitan Nomor Induk Berusaha secara daring melalui OSS (Online Single Submission).
"Selanjutnya ada izin yang disebut Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) dari Kementerian Perindustrian, berdasarkan tingkat risiko usaha dan NPPBKC atau Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. NPPBKC merupakan izin resmi yang diterbitkan oleh pemerintah melalui Bea Cukai yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha di bidang hasil tembakau (seperti rokok) agar kegiatan operasional usahanya diakui legal," pungkasnya. (*)
Next News

Gapura Demo Kejari Sampang, Desak Terdakwa Kasus Penganiayaan Segera Ditahan
7 hours ago

3 Camat Bersaing Rebut Kursi Kepala Diskopindag Sampang, Sapta Nuris Unggul Sementara
7 hours ago

Modal Bisnis Tembakau Rp62 Juta Tak Jelas, Pria di Sampang Dilaporkan ke Polisi
10 hours ago

Harumkan Sampang, Berlian Merah Juara Karapan Sapi Piala Presiden 2026
10 hours ago

Motor Honda Beat Terbakar di Camplong Sampang, Diduga Akibat Korsleting Listrik
a day ago

Prabowo Cari Pengganti Gibran Usai Kunjungan ke China
a day ago

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Remaja Bangkalan yang Meninggal Gantung Diri di Pohon Mangga
a day ago

Meriahkan HUT ke-81 PGRI, 14 Cabang di Sampang Ikuti PORSENIJAR 2026
2 days ago

Kecelakaan Truk vs Sepeda Listrik di Pamekasan, Bocah 9 Tahun Meninggal Dunia
3 days ago

BNN-Polri Tangkap Muzammil DPO Kasus Narkoba Jaringan Internasional, Begini Kronologinya
3 days ago



