Pemkab Bangkalan Jamin Stok BBM Bersubsidi Aman

salsabilafm.com - Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur memastikan ketersediaan stok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah itu aman, karena tidak ada pengurangan dari pihak Pertamina.

"Sesuai dengan hasil koordinasi yang kami lakukan, yang menjadi penyebab antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan umum hari ini karena pengiriman lambat, bukan karena stok habis," kata Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Pemkab Bangkalan Moh Rasuli, Jumat (26/6/2026) malam.

Menurut dia, keterlambatan pengiriman BBM subsidi dari Pertamina menjadi faktor utama terjadinya penumpukan kendaraan. Pengiriman yang seharusnya tiba pada pagi hingga siang hari baru diterima pada sore hingga malam hari, sehingga stok di SPBU sempat kosong sambil menunggu pasokan datang.

"Setelah distribusi BBM subsidi tiba, masyarakat yang sebelumnya menunggu langsung melakukan pengisian secara bersamaan, sehingga mengakibatkan antrean kendaraan cukup panjang, terutama untuk pembelian solar subsidi," jelas Rasuli.

Meski demikian, dia menegaskan, kondisi tersebut hanya bersifat sementara. Pemerintah Kabupaten Bangkalan memastikan kuota maupun stok BBM subsidi untuk wilayah Bangkalan tetap tersedia dan tidak mengalami pengurangan.

Karena itu, Pemkab Bangkalan mengimbau masyarakat agar tidak terpancing kepanikan ataupun melakukan pembelian secara berlebihan.

Masyarakat juga diminta tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan agar distribusi dapat berjalan lancar serta seluruh masyarakat memperoleh pelayanan yang merata.

"Kami mengajak masyarakat untuk tidak panik. Stok dan kuota BBM subsidi di Kabupaten Bangkalan tetap aman. Belilah BBM sesuai kebutuhan dan jangan melakukan penimbunan karena hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya.

Pemkab Bangkalan melalui Diskopumdag bersama Dinas Komunikasi dan Informatika akan terus berkoordinasi dengan pihak Pertamina dan pengelola SPBU guna memantau kelancaran distribusi BBM subsidi.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. (*)