Abdullah anggota Komisi III DPR RI.

salsabilafm.com — Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta agar praktik daycare atau tempat penitipan anak di Indonesia dievaluasi secara menyeluruh.

Pernyataan ini disampaikan menyusul kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di sebuah daycare di Yogyakarta. Menurutnya, banyak daycare di Indonesia belum memenuhi standar perizinan, prosedur operasional (SOP), serta kualitas layanan yang memadai, meskipun jumlahnya mencapai ribuan.

"Karena itu, saya mengusulkan agar peraturan pendirian daycare dan SOP-nya diperbaiki serta diperketat secara signifikan," ujar Abdullah di Jakarta, Senin (27/4/2026), dikutip dari Antara.

Abdullah mencontohkan negara seperti Finlandia, Swedia, dan Denmark yang telah menerapkan regulasi ketat terhadap daycare. Di negara tersebut, daycare juga menjadi bagian dari sistem perlindungan dan pendidikan anak.

Dia juga mengusulkan penerapan sistem profiling atau screening oleh orang tua melalui aplikasi atau platform digital untuk meningkatkan transparansi dan keamanan layanan daycare.

Selain itu, Abdullah menilai pemerintah perlu memberikan subsidi daycare sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjamin hak hidup layak bagi balita dan anak.

Dalam kesempatan itu, dia mengecam keras kasus kekerasan yang terjadi di daycare Little Aresha, Yogyakarta. Dia menegaskan, tindakan tersebut melanggar hukum dan tidak mencerminkan nilai kemanusiaan.

Abdullah pun mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas seluruh pihak yang terlibat, baik pengelola maupun pendiri daycare tersebut.

"Saya juga mendesak instansi yang berwenang lainnya untuk memulihkan trauma fisik maupun psikologis pada anak dan orang tua yang menjadi korban daycare tersebut dengan optimal," pungkasnya. (*)