salsabilafm.com – Pemerintah Kabupaten Sampang mengonfirmasi rencana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun anggaran 2026. Langkah ini diambil menyusul penurunan signifikan dana transfer dari pemerintah pusat ke kas daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sampang, Yuliadi Setiawan, mengatakan, total pengurangan anggaran daerah mencapai Rp115 miliar. Penurunan pendapatan yang drastis ini memaksa pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian belanja secara proporsional.
“Dengan berkurangnya transfer ke daerah total 115 miliar, itu signifikan banget, luar biasa,” katanya, Selasa (2/12/2025).
“Tidak mungkin mempertahankan belanja di level sebelumnya ketika pendapatan merosot. Artinya ketika pendapatan turun, belanjanya mesti turun. Ya otomatis kan,” imbuh Yuliadi.
Yuliadi menjelaskan, penyesuaian anggaran ini berdampak pada seluruh komponen belanja, mulai dari belanja modal, belanja barang, hingga belanja pegawai. Ditegaskan, TPP sebagai bagian dari belanja pegawai, tidak luput dari pemangkasan.
“Belanja pegawai salah satunya TPP. Jadi otomatis mengalami penurunan,” ungkapnya.
Meskipun demikian, Pemkab Sampang berupaya tetap memberikan TPP, meski dengan nominal yang lebih rendah. TPP bukanlah kewajiban mutlak, dan ada beberapa daerah lain yang bahkan menghapus komponen ini sepenuhnya.
“Alhamdulillah kita masih bisa memberikan TPP walaupun ada penurunan. Bahkan, ada daerah lain yang TPP-nya dihabiskan, dan itu boleh karena TPP bukan kewajiban” lanjutnya.
Dia menerangkan, pemerintah daerah mengatur alokasi dana secara proporsional demi memastikan seluruh sektor pembangunan tetap berjalan. Janji Bupati untuk membangun infrastruktur akan tetap diakomodasi, meskipun pengerjaannya tidak dapat berjalan maksimal akibat keterbatasan fiskal yang ada saat ini.
“Anggaran itu kita proporsionalkan. Janji Pak Bupati untuk membangun infrastruktur tetap kita akomodir walaupun tidak bisa maksimal,” paparnya.
Dia juga mengakui, pemangkasan belanja modal dan infrastruktur memang tidak dapat dihindari. Namun, ia memastikan, Pemerintah Kabupaten Sampang tetap berkomitmen penuh untuk mempertahankan standar pelayanan publik sesuai dengan ketersediaan anggaran.
“Penyesuaian anggaran 2026 dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menjaga stabilitas fiskal dan keberlanjutan program pelayanan masyarakat,” pungkas Yuliadi. (Mukrim)
