Menu Diduga Tidak Layak, SPPG Yayasan Anak Cerdas Berkualitas Sampang Terancam Dievaluasi

salsabilafm.com - Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Yayasan Anak Cerdas Berkualitas Grup yang beroperasi di Kelurahan Dalpenang, Sampang, memicu polemik. Pasalnya, selain dikeluhkan karena kualitas menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai rendah, pihak pengelola juga diduga sengaja menutup akses informasi bagi awak media.

Persoalan ini mencuat setelah paket makanan yang dibagikan pada Senin (2/3/2026) dianggap tidak mencerminkan anggaran negara. Menu berisi nasi dengan lauk tahu, tempe, ayam serundeng, sepotong roti, dan satu buah jeruk itu diperkirakan hanya bernilai Rp7.500 per porsi jauh di bawah pagu resmi sebesar Rp10.000.

Salah satu wali murid berinisial Ir mengaku kecewa karena kualitas menu yang dianggap minimalis ini terus berulang. Selain masalah harga, dia menyoroti tidak adanya perbedaan porsi antara siswa kelas 1 dan kelas 6. Padahal, sesuai aturan teknis, standar porsi seharusnya disesuaikan dengan jenjang kelas masing-masing siswa

"Bukan sekali ini saja, sudah sering. Dari kelas 1 sampai kelas 6 sama semua, tidak ada bedanya. Kalau kami hitung ini tidak sampai Rp10.000," katanya.

Sementara itu, Reporter Radio Salsabilafm yang hendak melakukan konfirmasi ke kantor Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Yayasan Anak Cerdas Berkualitas Grup yang yang berlokasi di jalan Jalan Suhada justru mendapat perlakuan kasar dari pihak pengelola.

Kepala SPPG, Nur Oktavia Putri, enggan memberikan ruang dialog. Alih-alih memberikan klarifikasi terkait transparansi anggaran dan keseragaman menu, pihak pengelola justru menutup komunikasi secara kasar.

Pintu pagar lokasi langsung ditutup dan dibanting sebelum sempat menjelaskan maksud kedatangan. Sikap ini dinilai mencederai prinsip keterbukaan informasi publik, mengingat program MBG dibiayai oleh uang negara dan menyangkut hak gizi anak.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Sampang, Sudarmanta, mengatakan, pihaknya telah mencatat seluruh keluhan masyarakat untuk diteruskan ke Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, persoalan ini menjadi evaluasi bersama.

"Keluhan kita tampung, kita catat, dan dilaporkan ke BGN," katanya.

Sudarmanta menjelaskan, pagu anggaran ditetapkan sebesar Rp15.000 per porsi, namun nominal tersebut tidak seluruhnya dialokasikan untuk belanja bahan pangan. Menurutnya, terdapat komponen biaya lain yang harus ditanggung dalam satu paket harga tersebut.

Berdasarkan rincian teknis, lanjutnya, alokasi biaya per porsi dibagi menjadi tiga komponen utama. Yaitu, bahan makanan sebesar Rp10.000, operasional sebesar Rp3.000 dan sewa sarana sebagai Rp2.000.

"Itu keluhan dilaporkan agar bisa nanti MOU nya bisa dievaluasi dan bisa dialihkan ke SPPG yang lain," pungkasnya. (Mukrim)