Warga Blokade Akses Jalan Galian C, PMII Sampang: Bentuk Kesadaran Masyarakat Jaga Ruang Hidup

salsabilafm.com - Aksi blokade jalan yang dilakukan warga Dusun Mandeman Laok, Desa/Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, terhadap aktivitas galian C menuai perhatian. Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Sampang komisariat Raden Praseno menilai aksi tersebut merupakan bentuk kesadaran masyarakat dalam menjaga ruang hidup dan lingkungan yang layak.

Blokade jalan yang terjadi pada Rabu (6/5/2026) itu dipicu kondisi jalan rusak parah yang disebabkan lalu lalang kendaraan tambang. Warga mengaku sudah bertahun-tahun merasakan dampak kerusakan jalan tanpa adanya solusi nyata.

Ketua PC PMII Sampang, Latifah, mengatakan, aksi warga tidak bisa dipandang sebagai tindakan emosional semata. Menurutnya, protes tersebut lahir dari akumulasi keresahan masyarakat yang selama ini merasa menanggung dampak aktivitas tambang.

"Ini menjadi contoh nyata bahwa masyarakat mulai sadar terhadap pentingnya menjaga ruang hidup mereka. Tanah yang menjadi tempat berpijak dan sumber penghidupan tidak boleh dieksploitasi tanpa memperhatikan dampak bagi warga sekitar," katanya saat dihubungi salsabilafm, Kamis (7/5/2026).

Menurut dia, masyarakat sudah berada di titik jenuh. Sebab, setiap musim hujan jalan berubah menjadi kubangan lumpur, sementara saat musim kemarau debu beterbangan dan mengganggu aktivitas sehari-hari.

"Ketika masyarakat memilih turun langsung melakukan blokade jalan, itu menunjukkan ada persoalan serius yang sudah terlalu lama dibiarkan. Pemerintah harus melihat ini sebagai alarm sosial," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisariat PMII Raden Praseno, Imam Ngobaidullah, menegaskan, polemik galian C di Mandeman tidak hanya menyangkut kerusakan infrastruktur, tetapi juga menyentuh persoalan keadilan sosial bagi masyarakat kecil.

"Permasalahan ini bukan sekadar soal jalan rusak. Ini tentang bagaimana negara hadir untuk melindungi masyarakat dari dampak aktivitas tambang. Jangan sampai warga terus menjadi pihak yang dirugikan," tegas Imam.

Dia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan yang dinilai harus memperhatikan dampak lingkungan dan sosial di sekitar lokasi.

"Kader PMII harus peka terhadap persoalan seperti ini. Kami siap mengawal aspirasi masyarakat agar ada langkah konkret dari pemerintah dan pihak terkait. Jangan sampai persoalan ini terus berulang tanpa penyelesaian," lanjutnya.

Di sisi lain, keresahan warga semakin memuncak setelah kondisi jalan disebut telah rusak selama belasan tahun. Salah satu warga berinisial H, mengaku sudah lama hidup dalam kondisi yang tidak nyaman.

"Sudah sekitar 15 tahun jalan ini rusak dan seperti dibiarkan begitu saja. Kalau musim hujan, jalannya penuh lumpur dan sulit dilalui. Tapi kalau musim kemarau, debunya sangat parah dan mengganggu kesehatan warga," ungkapnya.

Menurutnya, masyarakat bukan menolak pembangunan maupun aktivitas usaha, namun warga hanya menginginkan adanya tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan.

"Kami cuma ingin jalan diperbaiki dan masyarakat diperhatikan. Jangan hanya mengambil hasil dari sini, tapi kerusakan dan dampaknya ditinggalkan untuk warga," katanya.

Warga juga mengancam akan terus melakukan penutupan akses bagi kendaraan tambang apabila tidak ada langkah nyata dari pemerintah maupun pihak perusahaan untuk memperbaiki jalan yang rusak.

Aksi blokade tersebut kini menjadi simbol perlawanan masyarakat terhadap kondisi yang selama ini mereka anggap tidak adil. Warga berharap pemerintah daerah segera turun tangan agar konflik tidak semakin meluas dan hak masyarakat atas lingkungan yang aman serta nyaman dapat terpenuhi. (Syad)