Trump Minta Negara Bayar USD 1 Miliar untuk Kursi Permanen Dewan Perdamaian Gaza

salsabilafm.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta negara-negara yang ingin mendapatkan kursi permanen di Dewan Perdamaian Gaza untuk membayar lebih dari USD 1 miliar atau sekitar Rp16,8 triliun. Dalam struktur dewan tersebut, Trump akan menjabat sebagai ketua dan memiliki kewenangan penuh dalam menentukan keanggotaan serta menyetujui seluruh keputusan.

Trump sebelumnya mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang beranggotakan sejumlah tokoh penting, antara lain Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, serta Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel.

Berdasarkan rancangan piagam dewan yang dikutip Bloomberg, Minggu (18/1/2026), setiap negara anggota akan menjabat selama maksimal tiga tahun sejak piagam berlaku, dengan kemungkinan perpanjangan oleh ketua dewan.

"Setiap Negara Anggota akan menjabat selama paling lama tiga tahun sejak piagam ini mulai berlaku, dengan kemungkinan perpanjangan oleh Ketua," bunyi dokumen tersebut.

Namun, ketentuan masa jabatan itu tidak berlaku bagi negara yang menyumbangkan dana tunai lebih dari USD 1 miliar pada tahun pertama sejak piagam diberlakukan.

"Masa keanggotaan tiga tahun tersebut tidak berlaku bagi Negara Anggota yang menyumbangkan dana tunai lebih dari 1 miliar dolar AS kepada Dewan Perdamaian," tulis dokumen itu.

Bloomberg melaporkan, Trump akan menjadi ketua pertama dewan dan memiliki kewenangan menentukan negara mana yang diundang menjadi anggota. Meski keputusan diambil melalui suara mayoritas, seluruh keputusan tetap harus mendapat persetujuan ketua. Trump juga bertanggung jawab menyetujui penggunaan segel resmi dewan tersebut.

Sebelumnya, pada pertengahan November 2025, Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi yang diusulkan AS untuk mendukung rencana komprehensif Trump dalam penyelesaian konflik di Jalur Gaza. Sebanyak 13 dari 15 anggota DK PBB mendukung resolusi tersebut, sementara Rusia dan China memilih abstain.

Rencana AS mencakup pembentukan pemerintahan internasional sementara di Gaza serta pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang dipimpin Trump, lengkap dengan mandat militer bagi pasukan stabilisasi internasional yang akan bekerja sama dengan Israel dan Mesir. Namun hingga kini, belum ada rincian mengenai komposisi pasukan penjaga perdamaian tersebut.

Rencana tersebut juga tidak mencakup keterlibatan langsung maupun tidak langsung kelompok Hamas dalam pemerintahan Gaza di masa depan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersama sejumlah pejabat Israel menegaskan tekad untuk menumpas Hamas secara total, baik melalui jalur militer maupun politik. (*)