Jumat, 23 Januari 2026
Salsabila FM
Lintas Berita

Tak Ada Aktivitas, SDN Batuporo Timur 1 Tetap Terima Dana BOS Tiap Tahun

Syabilur Rosyad - Friday, 23 January 2026 | 06:49 AM

Background
Tak Ada Aktivitas, SDN Batuporo Timur 1 Tetap Terima Dana BOS Tiap Tahun
UPTD SDN Batuporo Timur 1 terlihat tidak memiliki kegiatan aktivitas belajar mengajar, (Jum'at/23/1/2025). (Rosyad/Salsa/)


salsabilafm.com - UPTD SDN Batuporo Timur 1 yang berlokasi di Desa Batuporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial. Sekolah tersebut dinilai minim kegiatan belajar mengajar (KBM), sehingga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah itu. 


Di tengah sorotan tersebut, SDN Batuporo Timur 1 diketahui tetap rutin menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) setiap tahun. Tak hanya itu, sekolah ini juga tercatat sebagai salah satu penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah.


Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Moh Yusuf, membenarkan bahwa SDN Batuporo Timur 1 secara administratif memang terdaftar sebagai penerima dana BOS. Dia menegaskan, besaran dana BOS ditentukan berdasarkan jumlah peserta didik yang tercatat secara resmi.


“Pada tahun lalu, jumlah siswa SDN Batuporo Timur 1 sebanyak 22 orang, sehingga dana BOS yang diterima sebesar Rp22 juta,” katanya, Ju'mat (23/1/2026).


Namun demikian, menurut Yusuf, dana BOS untuk tahun anggaran 2026 hingga saat ini belum dicairkan. Berdasarkan data sementara Dinas Pendidikan, jumlah siswa SDN Batuporo Timur 1 pada tahun ini tercatat meningkat menjadi 33 orang.


“Jika mengacu pada jumlah siswa tersebut, maka dana BOS yang akan diterima sekitar Rp33 juta. Intinya, untuk tahun ini dana BOS belum dicairkan,” tegasnya.


Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai pengawasan penyelenggaraan pendidikan, khususnya terkait kesesuaian antara aktivitas belajar mengajar di lapangan dengan penyaluran dana dan program pemerintah. 


Sejumlah pihak menilai, perlu adanya evaluasi menyeluruh agar anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk menunjang proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas. (Syad)