86 SPPG di Sampang Belum Urus Izin Bangunan Dapur

salsabilafm.com - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sampang mencatat sebanyak 86 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya hingga saat ini belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk fasilitas dapur mereka.

Kepala Bidang Pertanahan dan Tata Bangunan Dinas PUPR Sampang, Wahyu F. Hidayat, mengatakan, belum ada satu pun pengelola SPPG yang mendatangi instansinya untuk memproses perizinan tersebut hingga pertengahan Januari 2026.

"Belum ada. Mungkin mereka masih mengurus perizinan lain yang juga sebagai syarat dari PBG, seperti izin tata ruang, lingkungan, dan lain-lain," katanya, Jum'at (24/1/2026).

Wahyu menyayangkan minimnya kesadaran pengelola SPPG, mengingat kewajiban ini telah disosialisasikan sebelumnya saat pertemuan di Dinas Kesehatan dan KB Sampang. Padahal, pengurusan PBG ini disebut akan berdampak langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sampang.

"Kami belum melakukan langkah jemput bola secara formal dan masih sebatas memberikan imbauan informal kepada para pengelola," imbuhnya.

Merespons mandeknya pengurusan izin tersebut, Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Pemkab Sampang, Sudarmanto, memastikan akan segera menekan pengelola SPPG untuk patuh regulasi.

Menurutnya, pemenuhan standar bangunan sangat krusial karena berkaitan dengan kelaikan fasilitas yang akan memproduksi konsumsi publik.

"SPPG akan kami dorong agar segera mengurus PBG dapurnya. Karena ke depannya SPPG harus memenuhi standar-standar yang diperlukan seperti sertifikasi halal, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), dan sebagainya," tegas Sudarmanto.

Saat ini, Pemkab Sampang masih menunggu pemenuhan kuota 93 dapur di wilayah tersebut. Sudarmanto juga mengantisipasi adanya potensi penambahan kuota dapur dari Badan Gizi Nasional (BGN) di masa mendatang. (Mukrim)