Musrenbang RKPD: Kemiskinan, UMKM, Infrastruktur dan Pelayanan Publik Jadi Fokus Pembangunan Sampang 2027

salsabilafm.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Pendapa Trunojoyo, Senin (9/3/2026). Mengusung tema "Peningkatan Daya Saing Daerah dan Kualitas Layanan Dasar yang Merata" agenda ini difokuskan untuk menyelaraskan pembangunan dengan kebutuhan masyarakat dan penguatan layanan publik.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Sampang, Umi Hanik Laila, dalam laporannya menyampaikan, tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Sampang telah dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal RKPD, Musrenbang RKPD tingkat kecamatan, hingga Musrenbang RKPD tingkat kabupaten.

"Seluruh tahapan telah dilalui sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD Kabupaten Sampang," ujarnya.

Hanik juga menyebutkan sejumlah indikator pembangunan daerah yang menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sampang mencapai angka 67,3 dan terus mengalami peningkatan. Selain itu, tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,2 persen, sementara pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 0,3 persen.

"Sementara itu, Indeks Layanan Infrastruktur yang diukur melalui survei kepuasan masyarakat berada pada angka 7, serta Indeks Reformasi Birokrasi juga menunjukkan peningkatan," paparnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sampang, Iwan Efendi, dalam kesempatan tersebut menyampaikan dukungan DPRD terhadap program-program Pemerintah Kabupaten Sampang yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.

"Kami di DPRD pada prinsipnya mendukung program Pemerintah Kabupaten Sampang yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan," kata Iwan. 

Anggota DPRD dari PDI-P ini mengusulkan agar pemerintah daerah memperkuat program ketahanan pangan, mengingat dinamika kondisi global yang tidak menentu.

"Melihat kondisi global saat ini, kami mengusulkan adanya program ketahanan pangan agar Kabupaten Sampang tidak terlalu bergantung pada daerah lain," tambahnya.

Iwan berharap dinas terkait dapat mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), serta terus mendorong kemudahan investasi dan menjaga kondusivitas wilayah.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Prof. Dydin Rudi Prasetya, menyampaikan, pembangunan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk amanah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Daerah memiliki peran strategis dalam menyukseskan pembangunan nasional, sehingga diperlukan keselarasan antara program pemerintah pusat dan daerah," ucapnya.

Sementara itu, Bupati Sampang, Slamet Junaidi mengatakan, Musrenbang RKPD merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah karena menjadi ruang untuk menyelaraskan usulan masyarakat dengan program prioritas pemerintah daerah.

"Melalui forum ini, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sampang tahun 2027 akan kita rumuskan bersama agar program yang direncanakan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat," katanya.

Politisi Partai Nasdem itu juga menyebut terdapat empat isu strategis yang menjadi fokus pembangunan Kabupaten Sampang pada 2027. Pertama, penurunan kemiskinan dan penguatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang tepat sasaran.

Kedua, transformasi ekonomi berbasis agribisnis dan UMKM melalui pemulihan sektor unggulan, peningkatan produktivitas, perluasan akses pasar, serta peningkatan investasi dan kesempatan kerja.

Ketiga, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan permukiman layak, termasuk peningkatan konektivitas wilayah, penyediaan air minum, drainase, serta penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni.

"Dan Keempat, peningkatan tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi layanan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif dan berkualitas," sebutnya.

Dia juga mengungkapkan, untuk menjawab berbagai isu tersebut, pihaknya mengaku telah menyiapkan sejumlah strategi, di antaranya peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, percepatan penurunan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi berbasis agribisnis serta UMKM, pembangunan infrastruktur dasar secara merata, serta penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan sejumlah arah kebijakan seperti peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan, penguatan perlindungan sosial, pengembangan sektor unggulan daerah, pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas, serta penguatan sistem mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan.

Dia juga menyoroti tantangan pendanaan pembangunan daerah. Ia mengatakan pada 2026 pemerintah pusat mengurangi dana transfer ke daerah, termasuk Kabupaten Sampang, sehingga menjadi tantangan dalam pelaksanaan program pembangunan.

"Hal ini menjadi tantangan bagi kita untuk tetap melaksanakan program kegiatan yang telah direncanakan," ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah akan mengoptimalkan pendapatan daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Selain itu, pemerintah juga akan mencari sumber pendanaan alternatif melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), pinjaman daerah, serta mendorong peningkatan investasi.

Bupati dua priode ini mengakui masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan di Kabupaten Sampang, seperti realisasi program prioritas dalam RPJMD 2025–2029, penanggulangan kemiskinan, serta sejumlah usulan pembangunan masyarakat yang belum dapat direalisasikan pada 2026.

Selain itu, pemerintah daerah juga akan menghadapi agenda pemilihan kepala desa (Pilkades) pada 2027. Dia pun mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama tahapan Pilkades berlangsung. Dia berharap forum Musrenbang RKPD dapat menjadi wadah untuk menyamakan pemahaman dan memperkuat komitmen bersama dalam pembangunan daerah.

"Dengan semangat gotong royong dan kerja sama yang sinergis, kita yakin berbagai hambatan dan tantangan dapat kita atasi bersama demi mewujudkan Sampang Hebat Bermartabat Plus," pungkasnya. (Mukrim)