Jumat, 1 Mei 2026
Salsabila FM
Lintas Berita

Krisis Ekologis di Sampang, Ketua KOPRI PKC PMII Jatim: Perempuan Pihak Paling Terdampak

Syabilur Rosyad - Friday, 01 May 2026 | 08:48 AM

Background
Krisis Ekologis di Sampang, Ketua KOPRI PKC  PMII Jatim: Perempuan Pihak Paling Terdampak
Ketua PKC Kopri PMII Jatim, Kholisatul Hasanah saat menjadi narasumber Salsa Talkshow, Kamis (30/4/2026) malam. (Rossi/Salsa/)

salsabilafm.com - Krisis ekologis di Sampang saat ini kian nyata. Terbukti, limbah program Makan Bergizi Gratis (MBG) tercatat mencapai sekitar 9,24 ton per hari dari sekitar 132 dapur, atau rata-rata 70 kilogram per dapur.


Tak hanya itu, aktivitas tambang galian C terus berlangsung, sementara data menunjukkan hanya sekitar 5 perusahaan yang mengantongi izin resmi, selebihnya diduga ilegal dan minim pengawasan.


Ketua KOPRI PKC PMII Jawa Timur, Kholisatul Hasanah, mengatakan, perempuan menjadi pihak paling terdampak dalam situasi ini.




"Perempuan berada di garis depan dalam mengurus kebutuhan dasar keluarga. Ketika air tercemar, pangan terganggu, dan lingkungan rusak, beban itu langsung jatuh ke perempuan," kata dia saat menjadi narasumber program Salsa Talkshow, Kamis (30/4/2026) malam.


Perempuan yang akrab dipanggil Lisa ini juga menyoroti persoalan struktural yang luput dari perhatian, seperti minimnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan. Menurutnya, perempuan sering kali hanya menjadi penerima dampak, bukan bagian dari perumus solusi.




"Perempuan punya pengalaman langsung menghadapi krisis ini, tapi suaranya jarang dilibatkan. Akibatnya, kebijakan yang dibuat sering tidak menyentuh kebutuhan riil di lapangan," terangnya.


Kondisi ini memperlihatkan bahwa krisis ekologis di Sampang tidak hanya soal kerusakan lingkungan, tetapi juga menyangkut ketimpangan partisipasi dan keadilan sosial. "Ketika kelompok yang paling terdampak tidak diberi ruang, maka solusi yang dihasilkan berisiko tidak efektif," tegasnya.


Karena itu, KOPRI PKC PMII Jatim mendorong pemerintah untuk lebih serius menangani persoalan ini, baik melalui pengawasan ketat terhadap limbah MBG maupun penertiban tambang galian C. Selain itu, pelibatan perempuan dalam setiap proses kebijakan dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih adil dan berkelanjutan.




"Tanpa keterlibatan perempuan dan penanganan yang serius, krisis ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup masyarakat, terutama perempuan dan generasi mendatang," pungkasnya. (Syad)