Realisasi APBD Sampang 2025 Capai 98 Persen, SILPA Rp116,98 Miliar

salsabilafm.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Rabu (24/6/2026), menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Penjelasan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta pengumuman Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2025.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Sampang, Rudi Kurniawan, dan dihadiri Wakil Bupati Sampang, Ahmad Mahfudz, jajaran Forkopimda, anggota DPRD, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz menyampaikan, kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2025 berada dalam keadaan sehat. 

Menurutnya, Raperda tersebut merupakan amanat Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengharuskan kepala daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir dan telah dilengkapi dengan laporan keuangan yang diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dia mengungkapkan, pada 29 Mei 2026, Bupati Sampang bersama Ketua DPRD Kabupaten Sampang menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

"Opini WTP ini merupakan yang kedelapan kalinya diraih Pemerintah Kabupaten Sampang. Capaian ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar semakin transparan dan akuntabel," ujar Mahfudz. 

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati memaparkan gambaran umum pelaksanaan APBD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2025. Pada sektor Pendapatan Daerah, pemerintah menargetkan sebesar Rp2,070 triliun dan berhasil merealisasikan Rp2,039 triliun atau 98,51 persen.

Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp442,94 miliar dan terealisasi Rp429,14 miliar atau 96,88 persen. Kontributor terbesar PAD berasal dari retribusi daerah sebesar Rp333,16 miliar atau 77,6 persen dari total PAD.

"Sementara itu, Pendapatan Transfer ditargetkan Rp1,627 triliun dan terealisasi Rp1,610 triliun atau 98,95 persen. Realisasi terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp880,21 miliar atau 54,64 persen dari total pendapatan transfer," ucapnya. 

Dia mengungkapkan, pada sektor Belanja dan Transfer Daerah, pemerintah menganggarkan Rp2,149 triliun dengan realisasi mencapai sekitar 93,08 persen. Sementara untuk sektor Belanja Operasi dianggarkan Rp1,605 triliun dan terealisasi Rp1,536 triliun atau 95,69 persen. 

"Sedangkan sektor Belanja Modal dianggarkan Rp226,36 miliar dengan realisasi Rp209,90 miliar atau 92,73 persen," jelasnya. 

Adapun untuk Belanja Tidak Terduga dianggarkan Rp4,39 miliar dan terealisasi Rp227,32 juta atau 5,17 persen. Anggaran tersebut digunakan antara lain untuk pengembalian dana BOSP sekolah berstatus tutup serta temuan Inspektorat Jenderal atas BOP Kesetaraan Kabupaten Sampang Tahun 2024, serta pengembalian sisa bantuan keuangan ke kas daerah Provinsi Jawa Timur.

"Untuk Transfer Daerah yang dialokasikan bagi hasil pajak dan retribusi kepada desa serta bantuan keuangan desa, dianggarkan Rp312,74 miliar dan terealisasi Rp253,89 miliar atau 81,18 persen," lanjutnya. 

Pada aspek Pembiayaan Daerah, penerimaan pembiayaan yang berasal dari SILPA tahun 2024 dan penerimaan kembali investasi dana bergulir ditargetkan sebesar Rp128,47 miliar dan terealisasi 100 persen.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran cicilan pokok utang dianggarkan Rp49,93 miliar dan terealisasi Rp50,48 miliar atau 101,08 persen.

"Dari keseluruhan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Sampang mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp116,98 miliar," ujarnya. 

Mahfudz mengakui masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Karenanya, dia berharap dukungan DPRD untuk terus bersama-sama meningkatkan kinerja demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sampang yang lebih maju.

Selain penyampaian nota penjelasan pertanggungjawaban APBD 2025, rapat paripurna juga diisi dengan pengumuman Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Sampang yang akan membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2025. (Mukrim)