Sabtu, 23 Mei 2026
Salsabila FM
Lintas Berita

Ratusan Sekolah di Sampang Rusak, Revitalisasi Tunggu Persetujuan Pemerintah Pusat

Ach. Mukrim - Saturday, 23 May 2026 | 05:37 AM

Background
Ratusan Sekolah di Sampang Rusak, Revitalisasi Tunggu Persetujuan Pemerintah Pusat
Terlihat siswa sedang berada di area bangunan kelas di SDN Pangilen 1 yang kondisi atapnya sudah ambruk (Mukrim/Salsa/)

salsabilafm.com - Sebanyak 658 sekolah di Kabupaten Sampang tercatat mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan segera.


Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Sampang, Nor Alam mengatakan, ratusan sekolah yang rusak terdiri dari 464 Sekolah Dasar (SD) dan 194 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Mayoritas bangunan yang mengalami kerusakan merupakan gedung lama yang kondisinya terus menurun.


Menurutnya, pemerintah daerah telah mengusulkan perbaikan sekolah melalui program revitalisasi pemerintah pusat. Namun, realisasi program tersebut masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat.




"Sekolah yang rusak ini telah kami usulkan melalui program revitalisasi ke pemerintah pusat," katanya, Sabtu (23/5/2026).


Dia menyebut keterbatasan anggaran daerah membuat pemerintah kabupaten belum mampu melakukan perbaikan secara menyeluruh. Di sisi lain, proses pengajuan revitalisasi juga terkendala persoalan administrasi lahan sekolah.




Salah satu syarat utama agar sekolah bisa masuk program revitalisasi adalah status lahan yang sudah bersertifikat. Sementara itu, masih banyak sekolah di Sampang yang berdiri di atas lahan tanpa sertifikat resmi.


"Tantangan di Sampang memang pada status lahan sekolah yang belum seluruhnya bersertifikat," jelasnya.


Pada tahun ini, lanjutnya, Dispendik Sampang mengusulkan 194 sekolah untuk mendapatkan bantuan revitalisasi. Prioritas diberikan kepada sekolah dengan kondisi rusak berat. Sambil menunggu kepastian program pusat, pemerintah daerah tetap melakukan perbaikan secara bertahap melalui anggaran yang tersedia. 




Untuk jenjang SMP, sebanyak 19 sekolah mendapat alokasi perbaikan dengan total anggaran Rp11,4 miliar. Sebagian dana tersebut berasal dari Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan. Namun, kondisi ini berbeda terjadi di tingkat SD. Keterbatasan fiskal daerah membuat banyak sekolah belum tersentuh perbaikan. 


"Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimiliki sekolah belum cukup untuk melakukan rehabilitasi bangunan," pungkas Nor Alam. (Mukrim)