PSB Ancam Laporkan Disdik Sampang ke Polda-Kejati Soal Dugaan PKBM Fiktif

salsabilafm.com - Puluhan pemuda yang tergabung dalam aliansi Pemuda Sampang Bergerak (PSB) mendatangi kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Kedatangan mereka bertujuan untuk melakukan audiensi terkait adanya dugaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) fiktif yang merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.

Ketua Pemuda Sampang Bergerak, Rofi, mengungkapkan, berdasarkan temuan lapangan, sekitar 30 persen dari total 36 PKBM di Sampang diduga fiktif atau tidak memiliki siswa nyata. Dia menyebut adanya indikasi "kongkalikong" antara pihak dinas dengan pengelola PKBM dalam proses pencairan dana bantuan operasional.

"Kami sudah mengantongi data mana PKBM yang aktif dan mana yang fiktif. Sangat sulit mencari 100 siswa di satu kecamatan karena mayoritas warga yang tidak sekolah itu merantau atau mondok. Faktanya, banyak PKBM yang hanya ada namanya saja, tapi siswanya tidak ada," katanya, Kamis (19/2/2026).

Rofi menjelaskan, potensi kerugian negara sangat besar karena setiap siswa program kesetaraan (Paket A, B, dan C) mendapat alokasi dana berkisar antara Rp900 ribu hingga Rp1,8 juta per tahun. Jika dikalikan dengan jumlah PKBM yang ada, nilai yang dicairkan mencapai angka miliaran rupiah setiap tahunnya.

"Ini adalah skandal besar. Kami tidak akan berhenti di sini. Selanjutnya, kami akan melaporkan temuan ini ke Polda Jatim dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) serta melakukan aksi massa untuk memastikan kasus ini diusut tuntas," tegasnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Nor Alam, menegaskan komitmennya untuk melakukan langkah tegas. Dia akan segera melakukan Verifikasi dan Validasi (Verval) ulang terhadap seluruh PKBM di wilayahnya.

"Dari 36 PKBM itu akan kami verval kembali. Jika nantinya ditemukan ada PKBM yang menyimpang atau terbukti tidak aktif sebagaimana yang disangkakan, saya tegaskan akan langsung kami tutup," katanya.

Meski saat ini pihaknya meyakini data PKBM yang ada masih berstatus aktif, Nor Alam mengaku terbuka terhadap data valid yang dimiliki oleh para pemuda tersebut.

Dia menambahkan, dalam dua tahun terakhir, pihaknya telah menutup dua lembaga PKBM yang kedapatan tidak memenuhi persyaratan administrasi maupun operasional.

"Langkah tegas akan kami ambil. Jika memang di lapangan terbukti fiktif, tidak ada tawar-menawar, langsung tutup," pungkasnya. (Mukrim)