Tepis Stigma Pesantren Ketinggalan Zaman, Nurul Huda: Kualitasnya Setara Sekolah Unggulan

salsabilafm.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Nurul Huda, menepis anggapan miring yang menyebut Pondok Pesantren (Ponpes) sebagai lembaga pendidikan yang tertinggal. Menurutnya, kualitas pembelajaran di lingkungan tersebut sudah memenuhi kualifikasi terbaik dan sejajar dengan sekolah-sekolah unggulan.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akrab disapa Lora Huda ini menyayangkan masih adanya stigma di masyarakat yang memandang pesantren sebagai tempat yang tidak ideal untuk masa depan siswa. Padahal, kata dia, pesantren justru menawarkan paket pendidikan yang lebih lengkap dibandingkan sekolah formal biasa.

"Salah kaprah bagi sebagian orang yang mengatakan pondok pesantren itu ketinggalan zaman atau tempat yang tidak baik. Hari ini, pesantren sudah memenuhi standar untuk memberikan pendidikan terbaik bagi santri-santrinya. Semua mata pelajaran yang ada di sekolah unggulan, ada di pesantren," katanya usai mengisi Podcast di radio Salsabila FM, Rabu (18/2/2026). 

"Silakan mondok satu minggu saja. Rasakan sendiri bagaimana kiai dan guru memberikan pendidikan karakter yang luar biasa," tambah legislator dari Dapil Madura ini.

Pria yang juga menjabat Ketua DPD KNPI Kabupaten Sampang ini juga menyoroti realisasi Undang-Undang Pesantren yang dinilainya belum merata. Dia mendesak pemerintah agar tidak tebang pilih dalam memberikan perhatian. Menurutnya, manfaat dari undang-undang tersebut harus dirasakan oleh seluruh pesantren, bukan hanya lembaga besar di wilayah perkotaan.

"Harapan besar saya, pemerintah harus merealisasikan UU Pesantren di seluruh pelosok, jangan hanya pesantren tertentu saja. Pemerintah harus adil memberikan bantuan untuk mendorong kemajuan pendidikan santri," tegasnya.

Terkait teknis pelaksanaan, Ra Huda menyinggung perlunya percepatan aturan turunan di tingkat daerah. Khusus untuk wilayah asalnya, Kabupaten Sampang, dia mendorong agar Peraturan Bupati (Perbup) sebagai turunan Perda Pesantren segera dieksekusi.

"Di Sampang ini mayoritas santri dan setiap kecamatan ada pesantren. Maka, pemerintah daerah harus peduli, terutama bagi pesantren di pedesaan yang butuh perhatian khusus untuk menunjang fasilitas pendidikan mereka," tambahnya.

Sebagai anggota Komisi D DPRD Jatim yang membidangi pembangunan, Lora Huda berkomitmen mengawal langsung perbaikan infrastruktur di lingkungan pesantren melalui dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir).

Dia berencana memfokuskan anggaran tersebut untuk pembangunan laboratorium, ruang kelas, dan fasilitas penunjang lainnya di wilayah Madura Raya khususnya Sampang, Pamekasan, dan Bangkalan.

"Ini adalah bentuk kepedulian PPP dan tugas saya sebagai wakil santri di parlemen. Kami ingin memastikan fasilitas di pesantren itu layak, sehingga para kiai tidak perlu lagi terbebani urusan fisik bangunan. Kiai bisa fokus mengajar, guru dan santri pun nyaman menimba ilmu," pungkasnya. (Mukrim)