Disdik Sampang Lobi Pusat, Minta Dana BOS Bisa Dipakai Gaji Guru PPPK Paruh Waktu
Ach. Mukrim - Wednesday, 18 February 2026 | 09:04 AM


salsabilafm.com - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang, Jawa Timur, tengah berupaya melobi Pemerintah Pusat agar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Langkah ini diambil menyusul kondisi tunjangan para guru PPPK di wilayah tersebut yang dinilai masih jauh dari standar kelayakan.
Plt Sekretaris Disdik Sampang, Dewi Trisna mengatakan, pihaknya kini sedang memproses surat resmi yang akan dilayangkan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
"Kami sedang mengupayakan untuk mengirim surat ke kementerian terkait dengan problem tunjangan guru PPPK yang ada di Sampang," katanya, Rabu (18/2/2026).
Dewi mengakui, secara regulasi PPPK telah berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan aturan yang berlaku, ASN dilarang menerima honorarium atau tunjangan yang bersumber dari dana BOS.
Namun, kata Dewi, Pemerintah Kabupaten Sampang saat ini menghadapi dilema besar akibat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemampuan fiskal daerah disebut tidak cukup kuat untuk mengakomodasi peningkatan kesejahteraan para guru tersebut secara mandiri.
"Mengingat kemampuan keuangan daerah sangat minim dan jauh untuk dapat mengakomodasi dan membantu kesejahteraan mereka, maka kami akan mengupayakan bagaimana dana BOS juga dapat digunakan," imbuhnya.
Dia menilai, krisis anggaran untuk tunjangan PPPK paruh waktu ini bukan hanya persoalan lokal, melainkan fenomena yang kemungkinan besar dirasakan oleh banyak pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. Karenanya, pihaknya berharap pemerintah pusat dapat memberikan diskresi atau kebijakan khusus agar operasional sekolah bisa menjadi instrumen pendukung pendapatan guru.
"Kami akan berupaya sekuat kami untuk bisa memperjuangkan aspirasi dari guru. Sehingga nanti ada kebijakan dari pusat," pungkasnya.
Sebelumnya, isu kesejahteraan guru PPPK paruh waktu di Sampang terus memanas. Sejumlah guru bahkan sempat mendatangi kantor DPRD setempat untuk menuntut perbaikan penghasilan yang lebih manusiawi demi keberlangsungan pendidikan di Sampang. (Mukrim)
Next News

Massa Demo PN Sampang, Desak Eksekusi Tanah dan Bangunan Ditunda
9 hours ago

Raih Penghargaan Pelayanan KB Terbaik II Tingkat Nasional, Dinkes Sampang: Bukan Sekadar Penghargaan, Tapi Motivasi
11 hours ago

KPK Lakukan Pertemuan Tertutup dengan Bupati Pamekasan, Pejabat Dilarang Bawa HP
11 hours ago

PN Sampang Tegaskan Larangan Gratifikasi, Pemberi dan Penerima Terancam Sanksi Pidana
11 hours ago

Jelang Purnatugas, Pemkab Sampang Siapkan Skenario Penunjukan Pj Sekda
11 hours ago

Langgar Aturan, Satpol PP Sampang Copot Paksa Baliho Liar dan Kedaluwarsa
11 hours ago

Sapi Milik Warga di Sampang Terperosok ke Sumur, Evakuasi Butuh Waktu 3 Jam
16 hours ago

Mobil Carry Serempet Pejalan Kaki di Sampang, Korban Alami Luka Robek
16 hours ago

Pertamina Patra Niaga Pastikan Pasokan Optimal, Distribusi LPG 3 Kg di Sampang dan Bangkalan Tetap Stabil
16 hours ago

Mulai Langka, Harga LPG 3 Kg di Bangkalan Tembus Rp 25 Ribu
a day ago




