Rabu, 18 Februari 2026
Salsabila FM
Lintas Berita

Disdik Sampang Lobi Pusat, Minta Dana BOS Bisa Dipakai Gaji Guru PPPK Paruh Waktu

Ach. Mukrim - Wednesday, 18 February 2026 | 09:04 AM

Background
Disdik Sampang Lobi Pusat, Minta Dana BOS Bisa Dipakai Gaji Guru PPPK Paruh Waktu
PPPK Paruh Waktu saat mengikuti pelantikan. (Mukrim/Salsa/)

salsabilafm.com - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang, Jawa Timur, tengah berupaya melobi Pemerintah Pusat agar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.


Langkah ini diambil menyusul kondisi tunjangan para guru PPPK di wilayah tersebut yang dinilai masih jauh dari standar kelayakan.


Plt Sekretaris Disdik Sampang, Dewi Trisna mengatakan, pihaknya kini sedang memproses surat resmi yang akan dilayangkan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).


"Kami sedang mengupayakan untuk mengirim surat ke kementerian terkait dengan problem tunjangan guru PPPK yang ada di Sampang," katanya, Rabu (18/2/2026).


Dewi mengakui, secara regulasi PPPK telah berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan aturan yang berlaku, ASN dilarang menerima honorarium atau tunjangan yang bersumber dari dana BOS.


Namun, kata Dewi, Pemerintah Kabupaten Sampang saat ini menghadapi dilema besar akibat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemampuan fiskal daerah disebut tidak cukup kuat untuk mengakomodasi peningkatan kesejahteraan para guru tersebut secara mandiri.


"Mengingat kemampuan keuangan daerah sangat minim dan jauh untuk dapat mengakomodasi dan membantu kesejahteraan mereka, maka kami akan mengupayakan bagaimana dana BOS juga dapat digunakan," imbuhnya.


Dia menilai, krisis anggaran untuk tunjangan PPPK paruh waktu ini bukan hanya persoalan lokal, melainkan fenomena yang kemungkinan besar dirasakan oleh banyak pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. Karenanya, pihaknya berharap pemerintah pusat dapat memberikan diskresi atau kebijakan khusus agar operasional sekolah bisa menjadi instrumen pendukung pendapatan guru.


"Kami akan berupaya sekuat kami untuk bisa memperjuangkan aspirasi dari guru. Sehingga nanti ada kebijakan dari pusat," pungkasnya. 


Sebelumnya, isu kesejahteraan guru PPPK paruh waktu di Sampang terus memanas. Sejumlah guru bahkan sempat mendatangi kantor DPRD setempat untuk menuntut perbaikan penghasilan yang lebih manusiawi demi keberlangsungan pendidikan di Sampang. (Mukrim)