Disdik Sampang Lobi Pusat, Minta Dana BOS Bisa Dipakai Gaji Guru PPPK Paruh Waktu
Ach. Mukrim - Wednesday, 18 February 2026 | 09:04 AM


salsabilafm.com - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang, Jawa Timur, tengah berupaya melobi Pemerintah Pusat agar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Langkah ini diambil menyusul kondisi tunjangan para guru PPPK di wilayah tersebut yang dinilai masih jauh dari standar kelayakan.
Plt Sekretaris Disdik Sampang, Dewi Trisna mengatakan, pihaknya kini sedang memproses surat resmi yang akan dilayangkan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
"Kami sedang mengupayakan untuk mengirim surat ke kementerian terkait dengan problem tunjangan guru PPPK yang ada di Sampang," katanya, Rabu (18/2/2026).
Dewi mengakui, secara regulasi PPPK telah berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan aturan yang berlaku, ASN dilarang menerima honorarium atau tunjangan yang bersumber dari dana BOS.
Namun, kata Dewi, Pemerintah Kabupaten Sampang saat ini menghadapi dilema besar akibat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemampuan fiskal daerah disebut tidak cukup kuat untuk mengakomodasi peningkatan kesejahteraan para guru tersebut secara mandiri.
"Mengingat kemampuan keuangan daerah sangat minim dan jauh untuk dapat mengakomodasi dan membantu kesejahteraan mereka, maka kami akan mengupayakan bagaimana dana BOS juga dapat digunakan," imbuhnya.
Dia menilai, krisis anggaran untuk tunjangan PPPK paruh waktu ini bukan hanya persoalan lokal, melainkan fenomena yang kemungkinan besar dirasakan oleh banyak pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. Karenanya, pihaknya berharap pemerintah pusat dapat memberikan diskresi atau kebijakan khusus agar operasional sekolah bisa menjadi instrumen pendukung pendapatan guru.
"Kami akan berupaya sekuat kami untuk bisa memperjuangkan aspirasi dari guru. Sehingga nanti ada kebijakan dari pusat," pungkasnya.
Sebelumnya, isu kesejahteraan guru PPPK paruh waktu di Sampang terus memanas. Sejumlah guru bahkan sempat mendatangi kantor DPRD setempat untuk menuntut perbaikan penghasilan yang lebih manusiawi demi keberlangsungan pendidikan di Sampang. (Mukrim)
Next News

Pemkab Sumenep Bolehkan Pedagang Berjualan Siang Hari Selama Ramadan
7 hours ago

H-1 Ramadan, Warga Pulau Mandangin Keluhkan Pemadaman Listrik Bergilir
7 hours ago

Terekam CCTV, Pria di Bangkalan Bobol Toko untuk Curi Rokok
7 hours ago

Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh pada Kamis 19 Februari 2026
a day ago

Hilal Tak Terlihat di Sampang, Ketua PCNU: Tunggu Keputusan Sidang Isbat dan PBNU
a day ago

Gegara Main Petasan Kalengan, 2 Warga Sampang Alami Luka Bakar
a day ago

Ikuti Ponpes Al Karawi, Warga Desa di Sumenep Mulai Puasa Ramadan Hari Ini
a day ago

Tentukan Awal Ramadan, Lembaga Falakiyah PCNU Sampang Pantau Hilal di Pelabuhan Taddan
a day ago

Warung Makan di Bangkalan Buka Sore Hari Selama Ramadan
a day ago

Sore Ini, PCNU Bangkalan Akan Gelar Pemantauan Hilal
a day ago





