Pemkab Sampang Siapkan Pinjaman Rp100 Miliar untuk Bangun Infrastruktur 2027

salsabilafm.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Madura, Jawa Timur, berencana kembali mengajukan pinjaman daerah senilai Rp100 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). 

Pinjaman tersebut diproyeksikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur pada Tahun Anggaran (TA) 2027. Pemerintah daerah masih menyisakan utang sekitar Rp40 miliar dari pinjaman sebelumnya yang ditargetkan lunas pada tahun ini.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sampang, Umi Hanik Laila, mengatakan, rencana pinjaman tersebut telah mulai dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan. 

Saat ini, pemerintah daerah juga tengah menyusun berbagai kajian teknis sebagai syarat pengajuan pinjaman.

"Rencana ini sudah kami sampaikan kepada DPRD, termasuk indikator capaian dan lokasi proyek yang akan dibiayai. Tahapan berikutnya akan dibahas lebih rinci dalam proses penyusunan anggaran. Target pengajuan pinjaman sebesar Rp100 miliar," katanya, Sabtu (4/7/2026). 

Menurutnya, dana pinjaman akan difokuskan untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, meliputi sekitar 14 ruas jalan kabupaten dan 17 ruas jalan di kawasan perkotaan.

Saat ini, rencana tersebut masih berada pada tahap studi kelayakan. Pembahasan lebih lanjut, termasuk penandatanganan perjanjian pinjaman, akan dilakukan bersama PT SMI setelah seluruh persyaratan dipenuhi.

Umi Hanik menjelaskan, PT SMI menerapkan persyaratan yang ketat dalam pemberian pinjaman daerah. Pembiayaan hanya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan yang memiliki nilai strategis, khususnya jalur yang mendukung pusat produksi, konektivitas antarwilayah, serta pengembangan potensi ekonomi daerah.

"Indikator kelayakan dari PT SMI tidak hanya menilai penyelesaian fisik proyek, tetapi juga dampak nyata dan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat," jelasnya.

Rencana pengajuan pinjaman kembali dilakukan karena keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Selain itu, kebijakan tersebut juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat agar pemerintah daerah memanfaatkan skema pembiayaan alternatif (creative financing), seperti pinjaman daerah, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), maupun optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Dia menambahkan, pengalaman Pemkab Sampang dalam mengelola pinjaman sebelumnya menjadi salah satu pertimbangan untuk kembali memanfaatkan skema tersebut.

"Kami berani mengambil opsi ini karena tahun ini merupakan masa akhir pelunasan pinjaman sebelumnya. Melalui pinjaman, manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat lebih cepat, sementara kemampuan fiskal daerah tetap diperhitungkan. Skema ini juga melalui evaluasi pemerintah pusat sehingga tidak mengganggu kondisi keuangan daerah," katanya.

Pihaknya optimis proses pengajuan pinjaman dapat berjalan sesuai rencana. Pasalnya, PT SMI telah memberikan pendampingan dan advokasi selama proses persiapan.

"Kami sudah membahas metode pelaksanaan serta daftar ruas jalan yang akan diusulkan dan mendapat respons positif dari PT SMI. Selanjutnya, rencana ini akan melalui tahapan penyusunan RKPD, KUA-PPAS, pembahasan APBD, hingga penandatanganan perjanjian pinjaman. Adapun sisa pinjaman sebelumnya saat ini sekitar Rp40 miliar dan ditargetkan lunas tahun ini," pungkas Umi Hanik. (Mukrim)