LPG 3 Kg Langka, DPRD Sampang Duga Ada Oknum Distributor Timbun Stok

salsabilafm.com - Kelangkaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi 3 kilogram di Kabupaten Sampang kian mencekik warga. Tak hanya sulit didapat, harga si "melon" kini meroket hingga Rp25.000 per tabung, jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Mahfud mengungkapkan, kelangkaan itu bisa terjadi karena beberapa sebab. Diantaranya, ada keterlambatan pengiriman dan peningkatan konsumsi publik.

"Dua faktor itu, yang paling memungkinkan menyebabkan kelangkaan dan harganya naik," katanya, Rabu (8/4/2026).

Selain itu, Mahfud juga menduga ada praktik nakal pengusaha yang sengaja menimbun stok demi meraup keuntungan pribadi. Ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi geopolitik global, termasuk eskalasi perang di Timur Tengah, sebagai tameng untuk memanipulasi pasar.

Dia menuding sejumlah distributor atau agen sengaja menahan barang hingga menciptakan kelangkaan semu agar harga bisa dikerek jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Ada yang sengaja memanfaatkan situasi global dan meningkatnya eskalasi perang di Timur Tengah, sehingga beberapa distributor atau agen menahan barang. Akibatnya barang langka dan harga dinaikkan sampai melampaui HET," ucapnya.

Mahfud menilai tindakan tersebut sebagai perilaku pengusaha yang tidak terpuji karena langsung menghantam daya beli masyarakat kecil yang tidak memiliki pilihan lain. Karena itu, dia mendesak Pemda bersama aparat penegak hukum untuk tidak berpangku tangan. Mahfud meminta adanya langkah preventif dan penindakan tegas di lapangan untuk memutus rantai spekulasi tersebut.

"Dalam hal ini, pemerintah dan aparat harus bertindak tegas dan harus mencegah ini terjadi demi menjaga stabilitas daya beli masyarakat," ucapnya.

Dia juga berharap Pemkab Sampang membentuk Satgas lintas sektoral yang melibatkan aparat penegak hukum. Menurutnya, keberadaan Satgas sangat krusial untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang-gudang distributor dan pangkalan guna memastikan tidak ada penyimpangan distribusi.

"Pemerintah dan aparat harus bertindak tegas. Kami mendesak pembentukan Satgas untuk mencegah permainan harga ini terus terjadi. Langkah nyata harus diambil sekarang juga demi menjaga stabilitas daya beli masyarakat," pungkasnya. (Mukrim)