Harga Melonjak, Pemkab Sumenep Kaji Kemungkinan Bahan Pengganti Plastik

salsabilafm.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, mulai mewacanakan untuk mencari bahan pengganti plastik. Ini menyusul lonjakan harga akibat konflik di Timur Tengah. 

Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, mengatakan, saat ini kebutuhan plastik tetap tinggi dan digunakan hampir di semua sektor.

"Misalnya, plastik hari ini naik, kebutuhan para pedagang, termasuk juga kebutuhan masyarakat. Segala sesuatu sekarang kan peralatan, kan memakai plastik," kata Fauzi, Kamis (9/4/2026), dilansir dari Kompas.

Bupati dua periode itu menilai, kenaikan harga plastik ini perlu diantisipasi. Sehingga, Pemkab Sumenep menyiapkan langkah untuk mendorong kajian daur ulang dan mencari bahan alternatif.

"Itu nanti untuk daur ulang, tugasnya Brida (Badan Riset dan Inovasi Daerah)," ujar Fauzi.

Menurut dia, Brida Sumenep akan mengkaji kemungkinan penggunaan bahan pengganti plastik. Sebab, belum ada kepastian kapan konflik global berakhir.

"Kita tidak tahu perang ini berkepanjangan apa akan cepat berakhir, nanti Brida akan mengkaji itu. Kalau memang itu dirasa penting," kata Fauzi.

"Kebutuhan plastik itu menjadi kebutuhan penting hari ini, memang sangat penting. Karena seluruh peralatan apa pun ya itu menggunakan plastik," sambung dia.

Sebagai langkah awal, Pemkab Sumenep mendorong pemanfaatan limbah plastik untuk didaur ulang. "Daur ulang kan bisa dari bekas-bekas. Daun juga bisa jadi alternatif, yang bisa didaur ulang," kata Fauzi.

Di sisi lain, Pemkab Sumenep juga mewaspadai dampak kenaikan harga plastik terhadap inflasi. "Setiap kali ada konflik, inflasi akan selalu dipastikan terjadi," ujarnya.

Melalui Satgas Inflasi, Pemkab Sumenep rutin memantau harga komoditas setiap pekan. "Di Kabupaten Sumenep ada Satgas inflasi juga. Memang beberapa komoditi, bagaimana selalu memonitor. Data inflasi ini kan kita dapatkan setiap minggu," katanya.

Kata Fauzi, inflasi bisa dipicu faktor lokal maupun nasional sehingga penanganannya berbeda. Bahan komoditi, yang menjadi isu inflasinya bisa skala lokal, bisa skala nasional. 

"Jadi kita terus menganalisa. Kalau inflasinya lokal, berarti ada kelalaian dalam mekanisme proses penanganan kita dalam mitigasi. Tapi, kalau misalnya skala nasional, ya kita harus mengambil langkah-langkah strategis," pungkasnya. (*)