Eri Cahyadi - Armuji Jalankan Roda Pemerintahan dengan Pembagian Peran yang Saling Melengkapi

salsabilafm.com – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Wakil Wali Kota Armuji menegaskan, selama dua periode kepemimpinan mereka, roda pemerintahan dijalankan dengan pola pembagian peran yang jelas dan saling melengkapi.

Hal itu disampaikan keduanya saat menjadi narasumber dalam Program Semanggi Suroboyo di Radio Suara Surabaya, Jumat (23/1/2026). Armuji atau yang akrab disapa Cak Ji lebih banyak turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi dan keluhan warga. Sementara Eri berfokus pada perumusan kebijakan serta pengambilan keputusan strategis.

“Jadi gini, dalam memimpin itu wali kota dan wakil wali kota itu saling menunjang ya dalam hal apapun. Cak Ji dengan saya ini berbagi peran,” kata Eri. 

Menurutnya, pola tersebut membuat kinerja pemerintahan berjalan sesuai porsi masing-masing. Ketika isu di lapangan berkembang, keduanya justru sering bertemu untuk merumuskan langkah kebijakan yang tepat.

Eri mencontohkan, pembagian peran itu terlihat jelas saat menangani persoalan yang bersinggungan dengan hukum, seperti mafia tanah. Dia menyebut, laporan lapangan yang disampaikan Armuji menjadi dasar pembentukan Satgas Premanisme dan Satgas Mafia Tanah.

“Cak Ji banyak buat konten nih. Ternyata masalahnya tidak bisa diselesaikan. Karena apa? Permasalahan yang berhubungan dengan hukum,” ujarnya. 

“Maka di situ Cak Ji ketemu sama saya, ‘Mas, iki carane piye?’ Oh, berarti kita membentuk satgas premanisme. Kita membentuk satgas mafia tanah,” kata Eri. 

Dia menegaskan, persoalan tanah tidak mungkin diselesaikan hanya oleh pemerintah kota. Diperlukan sinergi dengan aparat kepolisian dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sementara itu, Armuji menyatakan dirinya akan selalu mendukung setiap kebijakan Pemkot Surabaya dengan pendekatan yang berbeda, salah satunya melalui konten di media sosial.

“Kita selalu men-support. Kita juga mensosialisasikan ke warga, baik itu soal beasiswa, rutilahu, maupun persoalan lain dengan gaya yang berbeda,” kata Armuji. 

Terkait sebutan “wakil wali kota konten”, Armuji menjelaskan bahwa konten yang dibuatnya merupakan bentuk laporan kinerja langsung kepada masyarakat.

“Wakil itu kan dia relatif gak ada kegiatan, iya toh. Ini bukan (sekedar) wakil walikota konten. Apa yang saya lakukan kepada warga? Apa yang saya suguhkan kepada warga? apa yang saya membikin bantuan kepada warga? Ya selalu kita laporan ke warga supaya apa? Supaya ada progress report-nya,” jelasnya. 

Setiap konten yang dibuat, kata Armuji, bukan untuk dimonetisasi, melainkan sebagai sarana transparansi dan pertanggungjawaban kepada warga Surabaya.

“Itu sebagai laporan kerja kepada masyarakat,” pungkasnya. (*)