Tanggapi Pernyataan Kepala BPKAD, Ini Kata Anggota Komisi II DPRD Sampang

salsabilafm.com – Beberapa hari ini Kabupaten Sampang ramai dengan pernyataan Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Hurun Ien tentang tenaga Non-ASN yang tidak dibutuhkan. Pernyataan itu terekam dalam potongan video dan viral di media sosial (medsos) seperti Tiktok.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sampang, Moh. Anwar mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Kamis (7/8/2025) saat pihaknya memanggil BPKAD untuk membahas soal perubahan Perencanaan Anggaran Kredit (PAK) tahun 2025.

"Semulanya diskusi berjalan dengan baik, sampai Kepala BPKAD yaitu Bu Hurun berkeluh kesah soal APBD Sampang yang terkuras karena gaji P3K paruh waktu," katanya kepada salsabilafm.com, Senin (11/8/2025).

Tak hanya sampai disitu, lanjut Anwar, diskusi mulai memanas saat BPKAD membahas soal perbedaan kualitas antara pegawai yang berstatus PNS dan Non-PNS.

"Mendengar itu, saya sanggah bahwa kualitas seorang pegawai tidak dijamin dengan statusnya, tapi dari kemampuan dan etos kerja," kata dia.

Anwar menyayangkan adanya pernyataan yang seakan-akan tenaga Non-ASN tidak dibutuhkan.

"Saya mendapat banyak aduan soal ini dari teman-teman yang statusnya Non-ASN," ujarnya.

Dia berpesan kepada seluruh pegawai yang masih berstatus Non-ASN agar tetap semangat dan tidak berkecil hati dalam melayani masyarakat.

"Buat teman-teman yang statusnya bukan ASN, tetap semangat dalam bekerja dan melayani masyarakat Kabupaten Sampang, insyaallah sama-sama kita cari solusi," pesannya.

Hingga saat ini, Plt. Kepala BPKAD Sampang, Hurun Ien belum bisa memberikan penjelasan resmi meski terkait pernyataan tersebut meskipun sudah dihubungi. (Syad)