Prabowo Sebut Pemerintah Pusat Akan Ambil Alih Pengangkatan Guru

salsabilafm.com – Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah pusat tengah membahas rencana mengambil alih proses pengangkatan guru dari pemerintah daerah.

Menurut Prabowo, kebijakan tersebut diperlukan untuk membangun sistem rekrutmen guru yang lebih objektif, terukur, dan berorientasi pada kualitas.

"Tapi sekarang kalau tidak salah, ya, kita sedang bicarakan hak mengangkat guru kembali ke pemerintah pusat," ujar Prabowo dalam program "Presiden Prabowo Menjawab", sebagaimana dikutip dari rilis Bakom RI, Rabu (16/9/2026).

Prabowo menegaskan, sistem pendidikan nasional perlu diperbaiki secara menyeluruh, terutama dalam proses rekrutmen dan peningkatan kualitas tenaga pendidik.

Ia menyoroti tantangan ketika kewenangan pengangkatan guru diserahkan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, proses tersebut harus didasarkan pada kemampuan, kebutuhan sekolah, dan standar kualitas, bukan kedekatan pribadi maupun kepentingan politik.

"Tapi pelaksanaannya, kalau diserahkan kepada pemerintah kabupaten, pemerintah (provinsi) gubernur, rekrutmen guru apakah kita yakini kualitasnya itu? Kita harus bicara realita. Apakah bupati itu objektif atau dia angkat saudara-saudara dia jadi guru? Tim sukses dia? Dan sebagainya. Ini yang jadi dilema bagi kita," kata dia.

Selain membahas pengangkatan guru, pemerintah juga mempertimbangkan pemberian kursus dan program peningkatan kemampuan bagi tenaga pendidik. Langkah tersebut dinilai penting agar guru mampu mengikuti perkembangan metode pembelajaran dan teknologi pendidikan.

Prabowo juga mengungkapkan rencana program percepatan atau crash program dengan merekrut lulusan perguruan tinggi terbaik dari berbagai disiplin ilmu untuk membantu sekolah-sekolah yang paling tertinggal.

"Salah satu langkah yang sedang saya pikirkan untuk mengatasi masalah ini adalah crash program, mungkin saya akan rekrut sarjana-sarjana dari semua fakultas yang terbaik untuk menjadi guru-guru," ujarnya.

Alternatif lainnya, pemerintah akan melibatkan aparatur sipil negara yang telah bekerja untuk menjalani penugasan singkat di sekolah-sekolah tertentu. Penugasan tersebut dapat berlangsung selama dua hingga tiga minggu, menyesuaikan kebutuhan dan kondisi daerah.

"Kita juga bisa berpikir, kita bisa nanti rekrut dari pejabat-pejabat PNS yang sudah bekerja. Kita terjunkan, apakah dua minggu, tiga minggu," kata Prabowo.(*)