Prabowo Sebut Kebocoran Ekspor Indonesia Capai Rp15.000 Triliun

salsabilafm.com – Presiden Prabowo Subianto mengungkap dugaan kebocoran kekayaan Indonesia akibat praktik under-invoicing dan transfer pricing dalam perdagangan ekspor.

Menurut Prabowo, nilai kebocoran tersebut mencapai 908 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp15.000 triliun selama periode 1991 hingga 2024.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memaparkan kebijakan pemerintah untuk mengendalikan ekspor komoditas strategis dalam wawancara bersama media di Hambalang, Bogor, pada 6 September 2026.

Prabowo menjelaskan, under-invoicing terjadi ketika nilai atau volume barang yang sebenarnya diekspor tidak dilaporkan secara penuh dalam dokumen perdagangan.

"Saya juga katakan, selama ini, ya, 30 tahun lebih kekayaan kita, menurut saya, diselewengkan oleh praktik under-invoicing, ya. Dan transfer pricing. Intinya adalah laporan palsu. Jadi dia ekspornya 100 ton, dilaporkannya 50 ton," kata Prabowo.

Ia menilai praktik tersebut menjadi salah satu bentuk kebocoran yang harus segera ditutup pemerintah.

"Terus terang aja saya merasa ya bahwa kita telah banyak kehilangan momentum, kehilangan uang. Nah, ini yang saya sebetulnya ingin segera menutup kebocoran-kebocoran itu," ujarnya.

Prabowo mengatakan persoalan tersebut telah dibahas bersama sejumlah pihak sebelum pemerintah mengambil langkah pengendalian ekspor. Ia mengaku telah memaparkan data mengenai potensi kebocoran perdagangan ekspor kepada sejumlah penasihat ekonomi dan pihak terkait.

Menurutnya, jika praktik tersebut terus dibiarkan, negara berpotensi kembali kehilangan devisa dalam jumlah besar setiap tahunnya.

"Saya bilang, bagaimana apa yang harus kita lakukan ini? Apa ini mau kita biarkan kita teruskan? Kalau diteruskan, tahun depan hilang lagi US$30 miliar," kata Prabowo.

Dari pembahasan tersebut, muncul gagasan untuk memperketat pengawasan ekspor komoditas strategis melalui mekanisme satu pintu.

"A hirnya muncul gagasan ekspor satu pintu DSI, Danantara Sumber Daya Indonesia," ujar Prabowo.

Pemerintah kemudian menyampaikan rencana memusatkan ekspor sejumlah komoditas strategis melalui Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI, yang berada dalam ekosistem Danantara.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pengawasan serta memastikan nilai ekspor yang dilaporkan sesuai dengan transaksi sebenarnya.(*)