Soal Rencana Lapor PKBM Fiktif ke Polda Jatim, Mahfud: Beri Kesempatan Dinas Berbenah

salsabilafm.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang akan memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) setempat terkait mencuatnya dugaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) fiktif yang merugikan negara miliaran rupiah. Ini untuk mengklarifikasi sekaligus mengevaluasi izin operasional lembaga yang disinyalir bermasalah tersebut.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sampang, Mahfud mengatakan, pihaknya telah lama mengingatkan Disdik untuk menertibkan lembaga pendidikan yang tidak profesional. Izin operasional lembaga yang terbukti fiktif atau tidak memiliki aktivitas belajar mengajar harus segera dievaluasi demi menjaga kualitas pendidikan di daerah.

Menurutnya, setiap izin operasional yang dikeluarkan pemerintah membawa konsekuensi tanggung jawab. Jika ditemukan fakta di lapangan bahwa sebuah lembaga tidak lagi memiliki aktivitas belajar-mengajar atau terbukti fiktif, maka izin operasionalnya wajib dicabut.

"Operasional itu harus sesuai dengan data yang diinput. Memang siswa di PKBM tidak masuk setiap hari, tapi bukan berarti fiktif. Jika negara hanya berorientasi pada selembar ijazah tanpa proses belajar, lebih baik tidak usah ada sekolah," tegasnya, Jum'at (20/2/2026). 

Terkait rencana melaporkan temuan ini ke Kepolisian Darah Jawa Timur (Polda Jatim) atau Kejaksaan Tinggi (Kejati), Mahfud menyebut hal itu adalah hak setiap warga negara. Namun, dia memberikan catatan kritis mengenai efektivitas pelaporan tersebut bagi kinerja dinas. 

Mahfud mengingatkan, saat ini jajaran struktural di Dinas Pendidikan Sampang, mulai dari Kepala Dinas hingga jajaran Kepala Bidang, diisi oleh wajah-wajah baru yang sedang berupaya berbenah.

"Saya tidak menghalangi, tapi apakah pelaporan itu jadi solusi atau justru membuat Disdik tidak efektif? Mereka ini orang-orang baru, bukan mereka yang melakukan (dugaan penyelewengan) selama ini. Berikan kesempatan dinas bekerja maksimal," ujarnya.

Dia turut mengkhawatirkan beban anggaran negara jika pejabat dinas harus intensif melakukan perjalanan dinas ke Surabaya guna memenuhi panggilan hukum. Menurutnya, waktu produktif pejabat berisiko habis di jalan ketimbang menyelesaikan tugas pelayanan publik.

Di sisi lain, Mahfud menekankan, pengawasan utama harus menyasar penyelenggara PKBM di lapangan. Ia menyebut peran dinas selama ini cenderung hanya sebagai pihak penyetuju (approval) berdasarkan kelengkapan dokumen administratif di aplikasi Dapodik.

"Masalah ketiadaan aktivitas di lapangan itu ada pada penyelenggaranya, bukan di dinas. Penyelenggara harus ditekan agar serius. Jangan hanya manipulasi data siswa demi mengejar dana BOS, sementara orangnya tidak sekolah," tegasnya.

Mahfud juga menyayangkan temuan mengenai oknum pengelola yang diduga mengumpulkan warga dengan dalih santunan atau selamatan, padahal bertujuan untuk pendataan ijazah paket tanpa proses belajar yang sah.

"Momentum bulan puasa ini, saya imbau ayo bekerja dengan tulus dan integritas. Bangun Sampang dengan jujur. Jangan hanya berorientasi menipu demi bantuan pemerintah namun mengabaikan kualitas pendidikan," pungkasnya. 

Sebelumnya diberitakan, aliansi Pemuda Sampang Bergerak (PSB) mendatangi kantor Disdik Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Kedatangan mereka untuk melakukan audiensi terkait adanya dugaan PKBM fiktif yang merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.

Berdasarkan temuan PSB di lapangan, terdapat 30 persen dari total 36 PKBM di Sampang diduga fiktif atau tidak memiliki siswa nyata. 

Atas temuan tersebut, PSB akan melaporkan Disdik Sampang ke Polda dan Kejati Jatim. (Mukrim)