Persoalkan BOP, Jaka Jatim Datangi Kemenag Sampang

Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Koorda Sampang melakukan audiensi ke Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sampang terkait dugaan pemotongan penyaluran dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), Selasa (8/12/20).

Sidik, Ketua Jaka Jatim Korda Sampang menyampaikan, pasca pencairan BOP, pihaknya mencoba mendatangi salah satu lembaga di beberapa kecamatan untuk mengambil sampel. Alhasil, pihaknya menemukan kegiatan BOP tidak optimal.

"Karena lembaga tidak menerima BOP secara utuh. Misalkan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) menerima 10 Juta, tetapi setelah dicairkan diminta oleh oknum untuk mentransfer mulai dari 30-60 %," sambungnya.

Maka dari itu, lanjut Sidik, Jaka Jatim mendatangi Kemenag Sampang agar Kemenag mengetahui tentang siapa saja yang menjadi proker dari kegiatan ini, karena Kemenag adalah pemilik dari kegiatan BOP Covid-19.

"Agenda kami datang kesini, membawa sejumlah temuan di lapangan. Setidaknya kami deadline Kemenag hingga tanggal 31 Desember untuk memberaskan permasalahan ini dan lembaga bisa menerima uang secara utuh," tuntutnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Kemenag Sampang, H. Pardi menjelaskan bahwa pihaknya berterimakasih atas masukan yang telah diberikan untuk mewujudkan kebermanfaatan BOP.

Diakuinya, secara teknis memang ada beberapa hal yang perlu dibenahi, seperti sosialisasi, pelaporan dari lembaga, dan lain sebagainya yang merupakan tugas dari Kemenag untuk menajamkan dan memonitoring.

Terkait adanya dugaan pemotongan BOP oleh oknum tertentu, H. Pardi mengatakan bahwa pihaknya telah menjelaskan semua hal itu dan meminta Jaka Jatim untuk memberikan data siapa saja yang telah melakukan hal itu.

"Saya malah minta data kepada beliau-beliau, siapa yang melakukan dan lain sebagainya, karena kita memang tidak tahu," timpalnya.

Karena menurutnya, fungsi Kemenag hanyalah melakukan sosialisasi dan melakukan edukasi untuk segera melaporkan jika terdapat ketidak optimalan BOP.

"Harus dipahami bahwa BOP itu DIPA nya pusat, karena DIPA pusat maka seluruhnya pusat. Tolong jika memang rekan-rekan meliki data valid, sampaikan ke kita tapi jangan sampai ada fitnah," tegasnya. (Romi)