Mahasiswa Kepulauan Demo Dinsos Sumenep, Usut Pungli dan Penahanan Kartu PKH

salsabilafm.com  - Puluhan mahasiswa dari Kecamatan Pulau Sapeken, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, berunjuk rasa di depan kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep, Rabu (21/1/2025).

Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sapeken Sumenep (Himpass) mendesak Dinsos P3A segera mengusut dugaan pungutan liar (pungli) dan penahanan kartu bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) milik Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di kepulauan Sapeken.

Dari data yang dikaji oleh mereka, praktik penahanan kartu bantuan dan pungli sudah lama terjadi, namun tidak pernah ditangani secara serius.

Zainuddin, orator aksi, mengatakan, mahasiswa menemukan sejumlah bukti adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum penyalur bantuan.

Menurut dia, kartu PKH milik warga ditahan oleh agen dengan dalih tertentu, disertai pungutan, bahkan intimidasi. 

"Kami menemukan fakta di lapangan, kartu KPM PKH ditahan oleh agen. Ini jelas merugikan masyarakat, terutama warga kepulauan yang sangat bergantung pada bantuan itu," kata Zainuddin. 

Menurut dia, praktik itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH. "Aturan sudah jelas, kartu bantuan tidak boleh ditahan oleh siapa pun. Kalau ini dibiarkan, sama saja negara membiarkan rakyat kecil dizalimi," tambahnya.

Zainuddin juga menyinggung kondisi geografis Sapeken yang terdiri dari banyak pulau.

Kecamatan Sapeken memiliki 11 desa yang tersebar di beberapa pulau dari total 128 kepulauan di Kabupaten Sumenep.

Menurutnya, kondisi itu sering dijadikan celah oleh oknum untuk melakukan penyimpangan. "Akses yang jauh, dan pengawasan yang lemah, jangan dijadikan alasan untuk melakukan pungli dan penahanan kartu," tuturnya.

Mahasiswa mendesak Dinsos P3A Sumenep segera mengevaluasi seluruh penyalur PKH di Sapeken, termasuk agen yang diduga menahan kartu KPM. Mereka juga meminta adanya sanksi tegas jika terbukti terjadi pelanggaran. 

Kepala Dinsos P3A Sumenep, Abd. Rahman, mengaku pihaknya sempat menerima informasi adanya dugaan penahanan kartu PKH di Sapeken. Namun, dia menyebut persoalan itu sudah ditangani sebelumnya.

"Kami memang menerima informasi adanya penahanan kartu KPM di wilayah Sapeken. Informasi itu sudah dilakukan upaya (penyelesaian)," ujarnya.

Menurut dia, berdasarkan laporan koordinator PKH kabupaten, persoalan tersebut telah diselesaikan."Kami terima info, itu (laporan) sudah tahun 2025," ungkap Rahman.

Sementara itu, Koordinator PKH Kabupaten Sumenep, Hairullah, mengakui sempat menerima laporan adanya dugaan pungli. Namun, ia menilai persoalan tersebut berada di luar kewenangan pendamping PKH.

"Informasi dugaan pungli itu memang sempat kami terima. Tapi secara teknis, penyaluran bantuan dan pengelolaan kartu menjadi kewenangan pihak bank," ujar Hairullah.

Pihaknya tetap siap berkoordinasi jika ditemukan pelanggaran. "Kalau ada bukti kuat di lapangan, tentu akan kami tindaklanjuti bersama pihak terkait," tutupnya. (*)