DPR Minta Karhutla Ditetapkan sebagai Bencana Nasional

salsabilafm.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, meminta pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah sebagai bencana nasional. Dia menilai kebakaran yang berlangsung sekitar tiga bulan itu telah berdampak luas terhadap kesehatan, pendidikan, penerbangan, hingga perekonomian masyarakat.

"Kondisi saat ini sudah di ambang sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Tiga bulan karhutla sudah seperti hidup di neraka bagi masyarakat terdampak," kata Daniel di Jakarta, seperti dilaporkan Antara, Senin (12/10/2026).

Menurut Daniel, berbagai upaya penanganan yang dilakukan pemerintah belum menunjukkan hasil signifikan. Kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah sehingga diperlukan langkah strategis dengan mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengatasi kebakaran.

"Salah satunya menetapkan status bencana karhutla ini sebagai bencana nasional. Faktanya malah sudah bencana internasional," ujarnya.

Daniel juga meminta pemerintah mempertimbangkan bantuan dari negara lain. Dia menegaskan, penerimaan bantuan internasional bukan berarti pemerintah lemah, melainkan bentuk kerja sama untuk menangani persoalan yang dampaknya semakin luas.

"Negara tetangga seperti Malaysia sudah membuka diri untuk membantu mengatasi persoalan-persoalan karhutla ini," katanya.

Dia turut memohon kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar segera menetapkan status bencana nasional. Daniel juga mengusulkan evakuasi sementara bagi kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan warga yang terdampak parah asap, ke daerah yang lebih aman jika diperlukan.

"Ini adalah tanggung jawab besar negara untuk melindungi segala tumpah darah rakyat Indonesia. Kondisi saat ini adalah kondisi darurat kesehatan, darurat lingkungan, sosial dan ekonomi bagi daerah terdampak asap karhutla," tegasnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin sore. Salah satu agenda rapat tersebut adalah mengevaluasi penanggulangan karhutla di wilayah Kalimantan dan Sumatra.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, mengatakan, akan melaporkan langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah, khususnya di wilayah prioritas penanganan.

"Hari ini membahas tentang karhutla, karena Beliau sangat serius sekali tentang penanganan karhutla ini," kata Dudung kepada wartawan sebelum rapat di Istana Kepresidenan RI, Jakarta.

Dudung menyebut rapat tersebut melibatkan sejumlah pihak terkait, termasuk Panglima TNI, Kapolri, Kementerian Kehutanan, dan BNPB. Sebagian peserta mengikuti rapat secara daring melalui Zoom. (*)