Prabowo Pimpin Rapat Bahas Penanganan Karhutla

salsabilafm.com - Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026) malam.

Berdasarkan laporan yang dikutip dari akun resmi media sosial Sekretariat Kabinet, masih terdapat sekitar 639 hektare lahan di enam provinsi terdampak karhutla yang dalam proses pemadaman. Saat ini, fokus utama penanganan diarahkan ke Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan.

Operasi darat melibatkan lebih dari 60.177 personel gabungan. Tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata mencapai lebih dari 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya.

Selain itu, operasi udara melalui pengeboman air (water bombing) terus dilakukan di sejumlah wilayah untuk mempercepat pemadaman api.

Sementara itu, kondisi di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan dilaporkan menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga terus dioptimalkan untuk memanfaatkan pertumbuhan awan hujan, seiring perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026.

"Presiden meminta agar upaya penanganan karhutla terus diperkuat dan seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal untuk mempercepat pemadaman serta mencegah meluasnya kebakaran," tulis akun resmi Sekretariat Kabinet.

Rapat tersebut diikuti sejumlah pejabat, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Turut hadir Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam Kementerian Kehutanan, Satyawan Pudyatmoko, yang disebut sebagai calon kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).

Melalui konferensi video, rapat juga diikuti Kepala BNPB serta sejumlah panglima daerah militer (Pangdam), kepala kepolisian daerah (Kapolda), dan gubernur dari wilayah terdampak karhutla. (*)