Dana TKD Dipangkas Rp239,9 Miliar, APBD Sampang 2026 Turun Jadi Rp1,2 Triliun

salsabilafm.com - Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sampang, Jawa Timur, dipastikan menyusut tajam pada tahun anggaran 2026. Hal ini terjadi menyusul kebijakan pemerintah pusat yang memangkas alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga ratusan miliar rupiah.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan, mengungkapkan, pemangkasan anggaran tersebut mencapai 15 persen atau setara dengan Rp239,9 miliar. Kondisi ini membuat APBD Sampang yang pada 2025 berada di angka Rp1,5 triliun, kini merosot menjadi hanya sekitar Rp1,2 triliun pada 2026.

"Pemangkasan ini meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), hingga Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Seluruh komponen dana transfer pusat ke daerah turun 15 persen," katanya, Senin (16/2/2026).

Yuliadi menjelaskan, penurunan ini merupakan dampak dari penyesuaian prioritas kebijakan pemerintah pusat. Selain anggaran kabupaten, sektor pemerintahan desa juga terdampak signifikan melalui pemotongan Dana Desa (DD).

Pada 2025, lanjutnya, alokasi Dana Desa di Sampang mencapai Rp188 miliar. Namun, pada tahun anggaran berjalan, rata-rata desa kini hanya mendapatkan sekitar Rp300 juta, dengan total keseluruhan hanya berkisar di angka Rp60 miliar.

"Pemerintah Pusat saat ini memiliki program skala prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, sehingga anggaran tersedot ke sana," lanjutnya.

Menurutnya, defisit anggaran ini memaksa Pemerintah Kabupaten Sampang untuk melakukan efisiensi besar-besaran dan memutar otak dalam menjalankan program kerja yang telah direncanakan sebelumnya.

Yuliadi menyebut pemangkasan ini praktis akan mengurangi pembiayaan pada berbagai program kegiatan, termasuk berdampak pada anggaran kerja sama dengan pihak eksternal seperti media massa.

"Kami tetap optimis bahwa jika program prioritas nasional seperti MBG dan Koperasi Desa berjalan sukses, hal tersebut diharapkan mampu memberikan stimulus ekonomi baru yang menggerakkan roda ekonomi di daerah untuk menambal kekosongan anggaran tersebut," pungkasnya. (Mukrim)