WALHI Sebut Laporan Menteri ke Prabowo Soal Karhutla Tak Valid

salsabilafm.com - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Boy Sembiring, menilai Presiden RI Prabowo Subianto menerima informasi yang tidak valid dari jajaran bawahannya terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pernyataan tersebut disampaikan Boy dalam program Head to Head with Elvira di CNN Indonesia, Rabu (14/10/2026) malam. Menurutnya, informasi yang tidak akurat berpotensi membuat penanganan karhutla tidak menyentuh akar persoalan.

"Presiden Prabowo sering dibisiki, diberikan informasi yang enggak valid dari menterinya, dari pimpinan level utama, terkait penanganan karhutla," ujar Boy.

Dia mencontohkan pengerahan sekitar 1.800 puskesmas yang dinilai perlu diimbangi dengan langkah pelayanan kesehatan yang lebih proaktif bagi masyarakat terdampak asap. Menurutnya, fasilitas kesehatan dapat didorong untuk mendatangi warga guna memberikan penanganan secara langsung.

"Kenapa enggak dibisikkan (ke) Presiden, bahwa seharusnya rumah sakit itu bisa didorong mobil, mobile-kan, dia yang melakukan tindakan proaktif untuk membantu masyarakat yang terbakar paparan karhutla," katanya.

Boy juga menyoroti penerapan aturan terkait kearifan lokal masyarakat adat serta laporan mengenai kebakaran di wilayah konsesi perusahaan.

Dia menyebut, pada awal kejadian karhutla, terdapat laporan kepada Presiden yang menyatakan tidak ada lahan korporasi yang terbakar. Namun, menurut WALHI, informasi tersebut tidak sesuai dengan temuan yang mereka sampaikan kepada publik, yakni banyak kebakaran terjadi di area konsesi, khususnya perkebunan kayu dan kelapa sawit.

"Permasalahan utamanya, pemanduannya tidak akan jelas kalau Presiden mendapatkan informasi yang enggak jelas dan enggak klir," tegas Boy.

Dalam acara yang sama, konten kreator Virdian Aurellio turut mengkritik penanganan karhutla. Dia menilai persoalan tersebut juga berkaitan dengan informasi yang disampaikan birokrasi dan kepala daerah kepada Presiden.

"Saya masih mau berbaik hati untuk merasa Presiden itu bukan enggak peduli, tetapi Presiden dibohongi oleh birokrat di bawahnya, oleh kepala-kepala daerah yang ada di provinsi," ungkap Virdian.

Virdian mengaku menghabiskan dua minggu di wilayah terdampak karhutla. Berdasarkan pengalamannya, masyarakat harus menjalani aktivitas sehari-hari di tengah paparan asap yang berisiko terhadap kesehatan dalam jangka panjang.

Dia menyayangkan kondisi tersebut apabila dianggap sebagai keadaan normal oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penanganan bencana.

"Saya jengkel adalah keadaan normal yang basically atau keadaan normal yang sebetulnya dipaksakan ini disimpulkan oleh orang-orang di bawah presiden, misalnya Kepala BNPB mengatakan ini normal, disimpulkan oleh kepala daerah yang mengatakan enjoy aja," ujarnya.

Menanggapi kritik tersebut, Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Hariqo Wibawa Satria, menyatakan Presiden Prabowo tidak bisa begitu saja dibohongi karena memperoleh informasi dari berbagai sumber.

"Orang bisa membohongi Presiden, tetapi Presiden itu tidak bisa dibohongi. Karena Presiden tidak hanya mendapatkan informasi dari satu sumber," jelas Hariqo.

Dia juga menyinggung latar belakang Prabowo yang pernah menjadi bagian dari pasukan tempur. Menurut Hariqo, pengalaman tersebut membuat Presiden memahami pentingnya membandingkan informasi dari berbagai sumber sebelum mengambil keputusan. (*)