Sabtu, 27 Desember 2025
Salsabila FM
Lintas Berita

Ultimatum Pemkab soal Darurat Sampah Pantura, DPRD Sampang: Ini Bom Waktu

Ach. Mukrim - Saturday, 27 December 2025 | 06:23 AM

Background
Ultimatum Pemkab soal Darurat Sampah Pantura, DPRD Sampang: Ini Bom Waktu
Terlihat sampah semakin menumpuk di pinggir sungai jembatan, Desa Tamberu Daya, Kecamatan Sokobanah. (Mukrim/Salsa/)

salsabilafm.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Jawa Timur, memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat terkait ancaman krisis sampah. 


Penumpukan limbah di wilayah pesisir utara (Pantura) hingga potensi sampah dari program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut bisa menjadi "bom waktu" yang memicu konflik sosial.


Ketua Komisi I DPRD Sampang, Muhammad Salim, mendesak pelaksana teknis Pemkab untuk segera bertindak nyata, khususnya di wilayah Pantai Utara (Pantura) yang meliputi Kecamatan Banyuates, Ketapang, dan Sokobanah. 


Menurutnya, tumpukan sampah yang tidak terurus di kawasan tersebut kini mengancam kesehatan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga lansia.


"Persoalan sampah ini meskipun tidak secara cepat, tetapi secara perlahan akan menjadi bom waktu jika tidak disikapi dengan baik oleh Pemerintah Daerah," katanya, Sabtu (27/12/2025).


Salim mengungkapkan, tumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik tidak jarang memicu konflik horizontal antarwarga. Meskipun dirinya telah aktif memberikan edukasi dan imbauan secara personal, ia menyayangkan sikap sebagian masyarakat yang masih acuh tak acuh dan tetap membuang sampah ke sungai m


Lebih lanjut, Ketua Komisi I juga menyoroti dampak dari implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sampang. Seiring dengan banyaknya dapur umum yang mulai beroperasi untuk mendukung program tersebut, potensi lonjakan limbah domestik pun meningkat.


"Sampah-sampah yang dihasilkan oleh dapur-dapur program MBG ini harus segera diperhatikan. Jangan sampai niat baik program tersebut justru menjadi masalah baru atau bom waktu bagi lingkungan di Sampang," tambahnya.


Dia juga menekankan, pemerintah daerah tidak bisa lagi bekerja dengan cara biasa. Dibutuhkan kerja keras dan ekstra untuk mengubah pola pikir masyarakat sekaligus menyediakan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai di seluruh titik rawan.


"Kita harus bekerja keras. Fenomena masyarakat yang membuang sampah ke ruas sungai bahkan ke laut masih marak terjadi, dan ini memerlukan tindakan tegas serta solutif dari pelaksana teknis terkait," pungkasnya. (Mukrim)