Kamis, 11 Juni 2026
Salsabila FM
Lintas Berita

Sering Temukan Kasus Keracunan, Pemkab Sampang Bentuk Tim Binwas MBG

Ach. Mukrim - Thursday, 11 June 2026 | 05:16 AM

Background
Sering Temukan Kasus Keracunan, Pemkab Sampang Bentuk Tim Binwas MBG
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan (Mukrim/Salsa/)

salsabilafm.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Jawa Timur resmi membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) guna mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 


Langkah ini diambil untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut berjalan aman dan terhindar dari potensi penyelewengan mutu masakan.


Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan mengatakan, pembentukan tim ini merupakan instruksi langsung Bupati Sampang Slamet Junaidi. Pemkab menilai program pemenuhan gizi ini sangat krusial bagi masa depan generasi muda di Sampang.




"Bupati menganggap cita-cita dalam bentuk program MBG tersebut juga harus terlaksana dengan baik. Sebab, banyak kasus yang selama ini telah terjadi. Selain kasus keracunan, juga ditemukan menu MBG yang tidak sesuai standar, atau terkesan asal-asalan," Katanya, Kamis (11/6/2026). 


Yuliadi menjelaskan, Tim Binwas MBG bertugas melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sampang.




Dalam operasionalnya di lapangan, tim pengawas akan menerapkan dua skema utama, yakni pemantauan rutin terjadwal dan inspeksi mendadak (sidak). Langkah sidak diambil agar pemkab bisa memotret kondisi riil tanpa ada manipulasi dari penyedia layanan.


"Kalau monitoring diberi jadwal, tapi ada juga sidak agar kondisi yang kami lihat benar-benar sesuai fakta," ujarnya.


Dia mengungkapkan, untuk memperketat pengawasan, Pemkab Sampang mengintegrasikan berbagai instansi lintas sektor. Tim ini melibatkan unsur dinas perizinan, dinas kesehatan, dinas pekerjaan umum, hingga perangkat daerah terkait lainnya.




Setiap instansi memiliki kewenangan memeriksa kelayakan operasional SPPG sesuai fungsi masing-masing. Nantinya, seluruh laporan dan temuan hasil pengawasan di lapangan akan diteruskan kepada Badan Gizi Nasional (BGN), baik di tingkat provinsi maupun pusat, sebagai bahan evaluasi berkala.


"Langkah proaktif ini merupakan bentuk tanggung jawab moral pemerintah daerah. Pemkab Sampang berkomitmen penuh melindungi para siswa sebagai penerima manfaat agar mendapatkan asupan makanan yang higienis serta memenuhi standar gizi nasional," pungkasnya. (Mukrim)