Respon Aduan Himasal, KPID Jatim Janji Kawal Dugaan Pelanggaran Tayangan Trans7

salsabilafm.com – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur menanggapi serius laporan dan aspirasi dari Himpunan Alumni Santri Lirboyo (Himasal) terkait tayangan program Expose di Trans7 yang dianggap kontroversial dan menyinggung pondok pesantren.

Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor KPID Jatim pada Selasa (14/10/2025) sore, Ketua KPID Jatim Royin Fauziana menyampaikan apresiasinya atas partisipasi aktif masyarakat, khususnya para alumni pesantren dalam mengawasi isi siaran televisi.

"Kami sangat menyambut baik kedatangan rekan-rekan dari HIMASAL. Alhamdulillah, ada perwakilan dari berbagai kabupaten/kota, tidak hanya dari Surabaya, tetapi juga dari Sidoarjo, Gresik, dan Madura. Ini menunjukkan bahwa masyarakat masih peduli terhadap kualitas siaran lembaga penyiaran," ujarnya.

KPID Jatim, kata Royin, telah menerima sejumlah tuntutan yang disampaikan HIMASAL terkait tayangan Trans7. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya KPID Jatim sudah mengirimkan rekomendasi ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat atas tayangan tersebut.

"Namun, dengan adanya tambahan aduan dari HIMASAL, kami akan melayangkan kembali surat rekomendasi dengan poin-poin yang mereka sampaikan, agar ditindaklanjuti oleh KPI Pusat," tegasnya.

Karena tayangan Trans7 merupakan siaran televisi nasional, kata Royin, kewenangan penanganannya berada di tangan KPI Pusat. Meski demikian, KPID Jatim berkomitmen akan terus mengawal proses tersebut hingga ada keputusan resmi.

"Kami belum menerima hasil rapat pleno dari KPI Pusat yang katanya digelar sejak siang tadi. Tapi kami akan terus berkoordinasi dan memantau tindak lanjutnya. Ini tidak akan berhenti di rekomendasi saja," tambahnya.

Lebih lanjut, KPID Jatim menyayangkan adanya tayangan yang dinilai mengandung unsur SARA serta menyebarkan informasi yang menyesatkan tentang kehidupan pondok pesantren. Hal tersebut menjadi perhatian khusus, terlebih karena Jawa Timur dikenal sebagai daerah yang religius dan memiliki banyak pesantren besar.

"Tayangan seperti ini bisa menimbulkan keresahan dan memicu stigma negatif. Kami berharap lembaga penyiaran lebih berhati-hati, terutama saat menyangkut isu-isu yang sensitif," katanya.

Royin juga mengimbau masyarakat untuk tetap berpikir jernih dan tidak melakukan tindakan anarkis. KPID Jatim, lanjut dia, siap membuka ruang dialog dan musyawarah untuk mencari solusi terbaik, demi menjaga komitmen terhadap penyiaran yang sehat dan bermanfaat.

"Narasi yang mengarah pada stigma terhadap kelompok tertentu harus dihindari. Penyiaran seharusnya memperkuat toleransi dan menjadi sarana edukatif bagi masyarakat," imbuhnya.

Royin mengajak masyarakat, khususnya pendengar radio Salsabila FM di wilayah Sampang dan Madura, untuk terus mengawasi siaran publik.

"Kami butuh keterlibatan masyarakat agar media tetap menjadi perekat sosial, bukan pemicu konflik," pungkasnya. (Mukrim)