Penjaringan Siswa SR di Sampang: SD Belum Terpenuhi, SMP dan SMA Kelebihan Pendaftar

salsabilafm.com - Pemerintah Kabupaten Sampang terus mematangkan persiapan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat (SR) Tahun Ajaran 2026/2027. Program pendidikan gratis berasrama yang digagas pemerintah pusat ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan kelompok rentan sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Ketua Tim Penjangkauan SDM Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Sampang, Moh. Hakim, menjelaskan, berdasarkan petunjuk teknis dari Kementerian Sosial, kuota Sekolah Rakyat yang ditempatkan di Kabupaten Sampang mencapai 420 siswa. 

Dari jumlah tersebut, sebanyak 150 siswa merupakan titipan dari tiga kabupaten lain di Madura, yakni Bangkalan sebanyak 60 siswa, Pamekasan 30 siswa, dan Sumenep 60 siswa. Ketiga kabupaten tersebut masih berstatus sekolah rintisan sehingga sementara waktu peserta didiknya dititipkan ke Kabupaten Sampang.

"Untuk Kabupaten Sampang sendiri kuotanya 270 siswa, terdiri dari 90 siswa jenjang SD, 90 siswa jenjang SMP, dan 90 siswa jenjang SMA," katanya, Kamis (18/6/2026). 

Menurutnya, proses penjaringan calon siswa saat ini masih berlangsung dan telah memasuki tahapan pra pleno sebelum ditetapkan secara resmi oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Untuk jenjang SD, kata Hakim, jumlah calon siswa yang memenuhi kriteria masih belum mencapai kuota yang ditentukan. Hingga saat ini, jumlah calon siswa SD yang terdata baru sekitar 52 anak.

"Yang masih sulit itu jenjang SD. Sampai hari ini baru sekitar 52 anak. Kendalanya karena banyak anak yang masih berusia sangat muda jadi orang tuanya gak tega. Ada sebagian masyarakat takut anaknya tidak sekolah madrasah atau lembaga pendidikan lainnya," katanya.

Sementara, untuk jenjang SMP dan SMA, jumlah pendaftar justru melebihi kuota yang tersedia. Untuk tingkat SMP, terang Hakim, jumlah calon siswa yang terdata mencapai sekitar 175 anak, tapi 152 yang sudah melengkapi berkasnya. Sedangkan untuk tingkat SMA mencapai 107 anak.

"Alhamdulillah untuk SMP dan SMA jumlah pendaftarnya sudah melebihi kuota. Bahkan kami memiliki cadangan data calon siswa di atas kuota yang telah ditetapkan," ujarnya.

Hakim menjelaskan, apabila jumlah calon siswa yang memenuhi syarat terus bertambah, pihaknya berharap ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk menambah Rombongan Belajar (Rombel). Setiap rombel dirancang menampung 30 siswa lengkap dengan sarana dan fasilitas pendukungnya.

"Nanti kalau ada kelebihan kuota dan memungkinkan, kami akan mengajukan penambahan rombel. Satu rombel itu berisi 30 siswa berikut kebutuhan bangunan dan fasilitasnya," jelasnya.

Hakim memaparkan, calon siswa Sekolah Rakyat diprioritaskan berasal dari keluarga yang masuk kategori desil satu atau kelompok miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Setelah kelompok desil satu terpenuhi, seleksi akan mempertimbangkan kelompok desil dua atau miskin rentan pada kategori berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

"Fokus Sekolah Rakyat memang untuk keluarga desil satu atau miskin ekstrem. Setelah itu baru mempertimbangkan kelompok miskin rentan sesuai aturan yang ada," katanya.

Selain kondisi ekonomi, sejumlah faktor sosial juga menjadi pertimbangan, termasuk anak yatim piatu, anak terlantar, dan kelompok rentan lainnya yang membutuhkan dukungan negara untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak.

Untuk memastikan calon siswa benar-benar memenuhi kriteria, tim gabungan yang terdiri dari Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah daerah, dan pendamping PKH melakukan proses pemeringkatan serta verifikasi lapangan. Saat ini, tim tengah menganalisis data tingkat ekonomi calon siswa bersama BPS sebelum dilakukan penetapan akhir.

"Sebelum penetapan nanti, kami akan turun ke lapangan melakukan verifikasi final dengan mengunjungi langsung rumah calon siswa," ujar Hakim.

Dia melanjutkan, kunjungan lapangan menjadi tahapan penting untuk memastikan seluruh data yang masuk sesuai dengan kondisi riil di lapangan sehingga program benar-benar tepat sasaran.

"Tim kami akan mendatangi rumah-rumah calon siswa secara langsung sebelum diputuskan diterima atau tidak," katanya.

Dijelaskan, proses penjaringan dan verifikasi ditargetkan rampung pada Juni 2026. Pada 25 Juni mendatang dijadwalkan berlangsung rapat pleno terakhir untuk menetapkan nama-nama calon siswa yang lolos seleksi.

Setelah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati, hasil seleksi akan dikirimkan ke pemerintah pusat sebagai dasar penetapan peserta didik Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027.

"Insyaallah tanggal 25 Juni sudah ada pleno terakhir. Setelah itu ditetapkan melalui SK Bupati dan dikirim ke pusat sebagai dasar penetapan siswa yang diterima," ujarnya.

Program Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah yang memberikan akses pendidikan formal gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera dan miskin ekstrem.

Seluruh kebutuhan siswa mulai dari biaya pendidikan, asrama, makan, hingga perlengkapan belajar ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Program ini juga terintegrasi dengan berbagai layanan bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan jaminan kesehatan bagi siswa beserta keluarganya.

Hakim berharap program tersebut dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Sampang.

"Harapan kami sama dengan tujuan pemerintah, yakni agar anak-anak miskin dan terlantar mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak sehingga mampu meningkatkan taraf hidup mereka di masa depan," pungkasnya. (Mukrim)