PDIP Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD, Guntur Romli: Pengebirian Hak Politik Rakyat

salsabilafm.com – Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Wacana Pilkada via DPRD kembali mengemuka belakangan ini. 

Menurut Guntur, mekanisme Pilkada langsung yang selama ini berjalan merupakan perwujudan nyata dari kedaulatan rakyat. Sebaliknya, Pilkada melalui DPRD dinilai sebagai langkah yang menghilangkan hak politik masyarakat.

"PDI Perjuangan menolak Pilkada melalui DPRD dan tetap konsisten menginginkan Pilkada langsung. Kenapa? Karena Pilkada langsung adalah bentuk kedaulatan rakyat yang sebenarnya, keterlibatan rakyat secara langsung. Sedangkan Pilkada melalui DPRD merupakan pengebirian terhadap hak politik rakyat," ujar Guntur dalam sebuah video, Sabtu (3/1/2026).

Guntur juga menilai wacana tersebut tidak relevan untuk dibahas saat ini. Dia mengingatkan bahwa pelaksanaan Pilkada berikutnya masih cukup lama, yakni diperkirakan pada 2031.

"Kok tega-teganya memperbincangkan soal Pilkada yang masih jauh? Kenapa partai-partai politik tidak fokus saja pada penanggulangan bencana, khususnya di Sumatra?" kata Guntur.

Dia menilai, wacana Pilkada melalui DPRD justru berpotensi memicu kemarahan publik karena dianggap merampas hak politik rakyat.

"Jangan malah memantik kemarahan rakyat dengan mencoba mengambil hak politik mereka melalui Pilkada DPRD," lanjutnya.

Wacana Pilkada melalui DPRD kembali mencuat setelah Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyuarakannya dalam pidato peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) lalu.

Sebelum itu, gagasan serupa juga disampaikan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra. Sejauh ini, sejumlah partai politik di DPR yang mendukung wacana Pilkada melalui DPRD antara lain Gerindra, Golkar, PAN, PKB, dan NasDem.

Sementara itu, Partai Demokrat menyatakan penolakan terhadap wacana tersebut, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih mengkaji lebih lanjut. (*)