Rabu, 22 April 2026
Salsabila FM
Lintas Berita

Anggaran Dipangkas, Program Inklusi Perpustakaan Sampang 2026 Terhenti

Ach. Mukrim - Wednesday, 22 April 2026 | 07:03 AM

Background
Anggaran Dipangkas, Program Inklusi Perpustakaan Sampang 2026 Terhenti
Siswa membaca buku. (Mukrim/Salsa/)

salsabilafm.com - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Sampang resmi meniadakan program Transformasi Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) pada 2026. Langkah tersebut terpaksa diambil akibat kebijakan efisiensi anggaran di lingkungan pemerintah daerah setempat.


Kepala Bidang (Kabid) Perpustakaan Dispusip Sampang, Kurnia Sufartina, mengatakan, TPBIS merupakan pilar penting dalam mengubah fungsi perpustakaan daerah. Menurutnya, perpustakaan kini dituntut bukan hanya menjadi tempat membaca, melainkan wadah pertukaran ilmu (transfer knowledge) bagi warga.


"Tahun ini tidak terealisasi karena terdampak efisiensi. Tahun lalu kami masih menganggarkan sekitar Rp30,7 juta," katanya, Rabu (22/4/2026).




Dia mengungkapkan, sejumlah agenda rutin yang terpaksa absen tahun ini meliputi kelas merajut, les bahasa Inggris, pelatihan memasak, kelas bahasa Madura, hingga pelatihan membatik ecoprint. Padahal, rangkaian kegiatan tersebut dirancang untuk meningkatkan keterampilan ekonomi masyarakat berbasis literasi.


Menurutnya, meski dukungan dana APBD dicabut, Kurnia mengklaim semangat literasi di Sampang tidak sepenuhnya mati. Pihaknya kini mengandalkan skema swadaya untuk beberapa kegiatan terbatas.




"Kegiatan tetap ada dengan bergantung pada pelatihan secara swadaya. Misalnya kelas tahsin, guru pengajarnya ikhlas dan tidak mau dibayar," tambahnya.


Sementara itu, Rofi, salah satu aktivis literasi di Sampang, menegaskan, gerakan intelektual seharusnya tidak boleh tersandera oleh urusan penganggaran. Dia mencontohkan bagaimana Taman Belajar Masyarakat (TBM) di tingkat desa tetap mampu bergerak secara mandiri tanpa suntikan dana pemerintah.


"Mereka mengabdi secara penuh dalam pengembangan literasi tanpa anggaran, itu yang patut diapresiasi. Literasi itu adalah bentuk pertanggungjawaban moral," tegasnya.




Rofi mendesak pemerintah daerah untuk mencari solusi alternatif jika pelatihan teknis tidak bisa dilakukan. Dia menyarankan agar Dispusip fokus pada penguatan koleksi bacaan di akar rumput.


"Kalau pemerintah tidak mampu melaksanakan (pelatihan), minimal dinas membantu menyediakan bacaan bermutu. Misalnya memberikan bantuan 1.000 buku untuk TBM dan Perpustakaan Desa," pungkasnya. (Mukrim)