Mensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat di Sampang, Target Rampung Juni 2026

salsabilafm.com - Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia (RI) Saifullah Yusuf, meninjau pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Sampang, Madura, Minggu (10/5/2026). Mensos ingin memastikan proyek gedung permanen itu, berjalan sesuai target dan selesai pada akhir Juni 2026.

Menteri yang akrab disapa Gus Ipul tersebut mengatakan, dirinya telah menerima laporan dari pelaksana pembangunan terkait progres proyek tersebut. Menurutnya, seluruh tahapan pembangunan masih berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Saya ingin memastikan pembangunan gedung permanen di Kabupaten Sampang untuk Sekolah Rakyat ini berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai target. Alhamdulillah saya mendapat penjelasan dari teman-teman pelaksana pembangunan di sini, semuanya masih sesuai target," katanya.

Gus Ipul menjelaskan, pembangunan ditargetkan selesai pada akhir Juni 2026. Apabila proses berjalan lancar, gedung Sekolah Rakyat akan mulai digunakan pada pertengahan Juli 2026 untuk kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

"Targetnya akhir bulan Juni sudah selesai dan pertengahan Juli bisa digunakan untuk masa perkenalan lingkungan sekolah," ujarnya.

Dia menyebut, saat ini Sekolah Rakyat permanen di wilayah Madura baru tersedia di Kabupaten Sampang. Sementara itu, sekolah rintisan masih berjalan di Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep.

"Memang seluruh Madura masih baru ada di Kabupaten Sampang. Sementara sekolah rintisannya ada di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep," ucapnya.

Menurutnya, pemerintah sedang melakukan simulasi proses seleksi siswa Sekolah Rakyat di empat kabupaten di Madura. Program tersebut diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin, anak putus sekolah, dan mereka yang berpotensi berhenti sekolah.

Dia menjelaskan, Sekolah Rakyat di Sampang nantinya mampu menampung hingga 1.000 siswa tingkat SD, SMP, dan SMA. Program tersebut diperuntukkan khusus bagi keluarga yang paling tidak mampu di wilayah Madura. Penentuan calon siswa dilakukan secara ketat melalui verifikasi lapangan. Pendataan dilakukan bersama BPS, pendamping PKH, dan Dinas Sosial setempat.

"Yang jelas gedung ini bisa menampung 1.000 siswa tingkat SD, SMP, dan SMA khusus bagi keluarga-keluarga yang tidak mampu. Ini cara pemerintah membatau fakir miskin," katanya.

Gus Ipul menuturkan, calon siswa yang diterima harus berasal dari keluarga yang masuk kategori desil miskin. Setelah proses verifikasi selesai, data calon siswa akan diajukan oleh bupati kepada Kementerian Sosial untuk dilakukan pemeriksaan ulang.

"Nanti yang masuk ke Sekolah Rakyat itu desil dan dipastikan oleh Dinsos, BPS, pendamping PKH, dan sistem pemerintah setempat. Kalau sudah sesuai dengan kriteria baru diajukan bupati," ujarnya.

Dia menegaskan, pemerintah ingin memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran. Karena itu, proses seleksi dilakukan secara berlapis agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam penerimaan siswa Sekolah Rakyat.

"Saya ingin sampaikan bahwa di Sekolah Rakyat ini tidak ada pembukaan pendaftaran. Yang ada adalah penjangkauan dengan proses-proses panjang, termasuk wawancara dengan orang tua dan siswa," tuturnya.

Saifullah Yusuf mengajak masyarakat ikut mengawal proses penjangkauan siswa agar program berjalan transparan. Dia menegaskan, tidak boleh ada praktik titipan maupun pembayaran dalam proses penerimaan siswa.

"Intinya dalam proses penjangkauan ini tidak ada titipan, tidak ada kongkalikong, tidak ada bayar-membayar, dan tidak ada KKN," tegasnya.

Menurut dia, pada tahun ini pemerintah menargetkan lebih dari 30 ribu siswa mengikuti program Sekolah Rakyat secara nasional. Sebelumnya, sekolah rintisan telah menampung sekitar 16 ribu siswa pada tahun lalu.

"Tahun ini ada 30 ribu lebih siswa. Tahun lalu di sekolah rintisan ada sekitar 16 ribu siswa," pungkasnya. (Mukrim)