Mensos Saifullah Yusuf: Sampang Jadi Pusat Sementara Sekolah Rakyat di Madura

salsabilafm.com - Pemerintah menetapkan Kabupaten Sampang sebagai pusat sementara pelaksanaan Sekolah (SR) Rakyat di wilayah Madura, menyusul belum siapnya lahan dan pembangunan di tiga kabupaten lainnya. Kebijakan ini diambil untuk memastikan program pendidikan bagi masyarakat miskin tetap berjalan sesuai target nasional.

Menteri Sosial Republik Indonesia (Mesos RI) Saifullah Yusuf, mengatakan, Sampang menjadi daerah pertama yang siap secara infrastruktur untuk pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Madura.

"Yang siap lahannya dibangun Sekolah Rakyat adalah Kabupaten Sampang," ujar Saifullah Yusuf saat meninjau lokasi pembangunan, Minggu (10/5/2026).

Dia menjelaskan, tiga kabupaten lain di Madura, yakni Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep, masih dalam proses penyiapan lahan yang memenuhi ketentuan teknis dari pemerintah pusat.

"Tiga kabupaten lainnya masih berjuang mengusulkan tanah yang bisa clear and clean sesuai ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum," katanya.

Dia memaparkan, secara umum, satu unit Sekolah Rakyat dirancang untuk menampung sekitar 300 siswa, yang terdiri dari 100 siswa jenjang Sekolah Dasar (SD), 100 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 100 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA).

"Cuma karena tiga kabupaten lainnya masih ada kendala kita kita titipkan dulu di kabupaten Sampang. Sekolah rakyat di Sampang ini kita rancang mampu menampung 1.000 siswa," paparnya.

Gus Ipul, sapaan akrabnya, menegaskan, meskipun infrastruktur belum merata, proses pendidikan tetap harus berjalan. Sebabnya, pemerintah merancang skema sementara dengan memusatkan kegiatan di Sampang.

"Mungkin yang sudah ada di tempat-tempat sekolah rintisan diteruskan sementara, dan tahun ajaran 2026 empat kabupaten bisa disatukan serta dititipkan di Kabupaten Sampang," ujarnya.

Dia menambahkan, langkah tersebut merupakan solusi transisi sambil menunggu pembangunan fasilitas permanen di masing-masing kabupaten selesai dilakukan.

Sekolah Rakyat di Madura, kata dia, saat ini masih dalam tahap pengembangan bertahap, termasuk sekolah rintisan yang sudah berjalan di beberapa daerah.

"Di Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep ada sekolah rintisan," katanya.

Saifullah menyebutkan, pada tahap awal, sekolah rintisan menjadi bagian penting dalam proses transisi sebelum gedung permanen selesai dibangun.

"Ini bagian dari simulasi sebelum semuanya masuk ke sistem Sekolah Rakyat permanen," ucapnya.

Menso menegaskan , Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin, putus sekolah, serta mereka yang berisiko tidak melanjutkan pendidikan.

Program ini juga dirancang sebagai bagian dari kebijakan pemerataan pendidikan nasional yang berbasis data sosial.

Jelas dia, proses penerimaan siswa tidak dilakukan melalui pendaftaran umum, melainkan melalui sistem penjangkauan langsung ke masyarakat.

"Tidak ada pendaftaran. Yang ada adalah penjangkauan, jadi kita turun langsung ke lapangan," tegasnya.

Gus Ipul memastikan proses seleksi dilakukan secara ketat dengan melibatkan Dinas Sosial, BPS, pendamping PKH, dan pemerintah daerah untuk memastikan ketepatan sasaran. Calon siswa harus berasal dari keluarga dalam kategori ekonomi terbawah yang telah diverifikasi secara berlapis.

"Semua harus sesuai data, diverifikasi oleh BPS, Dinas Sosial, dan pendamping PKH sebelum ditetapkan," ujarnya.

Dia mengingatkan tidak boleh ada praktik penyimpangan dalam proses penerimaan siswa Sekolah Rakyat. Sebabnya, dia berharap Sekolah Rakyat di Madura dapat menjadi model pendidikan inklusif bagi daerah lain di Indonesia, khususnya dalam memberikan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan rentan putus sekolah.

"Tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada KKN, dan tidak boleh ada transaksi dalam bentuk apa pun," pungkasnya. (Mukrim)