Masuk Prolegnas Prioritas, Pemerintah dan DPR Komitmen Percepat Pembahasan RUU Perampasan Aset

salsabilafm.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kum Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkomitmen tidak akan berlama-lama dalam membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril usai menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Menurutnya, RUU Perampasan Aset berisi hukum acara pidana khusus sehingga pembahasannya harus dilakukan secara cermat dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"RUU tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025–2026," ujar Yusril seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (18/9/2025) yang dilansir Antara.

Dalam dialog itu, perwakilan mahasiswa dari Universitas Lampung, Ammar Fauzan, menyoroti pembahasan RUU Perampasan Aset. Yusril pun mengapresiasi masukan mahasiswa dan menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik, namun mengingatkan agar penyampaian aspirasi tetap berada dalam koridor hukum.

"Para pengunjuk rasa berhak mendapat perlindungan, tetapi setiap tindakan yang melanggar hukum tetap akan diproses sesuai aturan," tegasnya.

Terkait pertanyaan BEM SI mengenai penahanan sejumlah mahasiswa di Polda Metro Jaya, Yusril menyatakan akan berkoordinasi dengan Kapolda untuk memastikan seluruh tahanan diperlakukan dengan baik. Ia juga berharap pertemuan ini memperkuat komunikasi konstruktif antara pemerintah dan kalangan mahasiswa.

"Apa pun bidang ilmu yang kalian geluti, ikuti perkembangan sosial dan politik. Baca lah buku, ikuti berita, terlibat dalam diskusi, dan peroleh wawasan untuk mengupas setiap persoalan," ujarnya.

Koordinator Pusat BEM SI, Muzzamil Ihsan dari Universitas Sumatera Utara, menilai audiensi ini penting agar keresahan masyarakat bisa langsung didengar pemerintah.

"Kami berkumpul untuk menyampaikan poin-poin diskusi secara langsung. Banyak permasalahan yang membuat masyarakat resah, mendapat solusi, dan harus segera diselesaikan," ujar Muzzamil.

Dalam pertemuan itu, BEM SI menyampaikan sejumlah tuntutan. Untuk jangka pendek, mahasiswa meminta pembebasan rekan mereka yang ditahan akibat demonstrasi serta penghentian tindakan represif aparat. Sementara untuk jangka menengah dan panjang, mereka menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kabinet pemerintahan. (*)