Gegera Sengketa Lahan, Ratusan Siswa SD di Bangkalan Belajar di Rumah Warga

salsabilafm.com – Kegiatan belajar mengajar di SDN Lerpak 2, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, terhenti sementara setelah ahli waris melarang penggunaan tanah yang selama ini ditempati sekolah. Akibatnya, 226 siswa direncanakan belajar di rumah warga mulai pekan depan.

"Kami sudah gerah dengan Dinas Pendidikan. Kami minta agar segera pergi dari tanah kami. Sekolah itu jangan ditaruh di situ, kami sudah tidak mau negosiasi lagi," kata kuasa hukum ahli waris, Abdurrahman, Sabtu (18/7/2026).

Abdurrahman mengatakan, kliennya, M Yasir, merupakan pemilik sah lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4293 serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor 158/G/2025/PTUN.SBY.

Karena itu, pihaknya meminta agar lahan tersebut tidak lagi digunakan untuk kegiatan sekolah.

Menanggapi itu, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Bangkalan Yusri Purwanto mengatakan, pihaknya bersama musyawarah pimpinan kecamatan (muspika) akan mendatangi SDN Lerpak 2 pada Senin (20/7/2026).

"Senin pagi kami dari Disdik dan muspika akan ke SDN Lerpak 2 memberikan motivasi dan perlindungan hukum agar kegiatan belajar mengajar tetap terlaksana seperti biasa," ujar Yusri. 

Kata Yusri, bangunan sekolah beserta sarana pendidikan merupakan aset Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Sehingga masih dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar

"Belajar akan tetap di kelas masing-masing karena kita menempati gedung atau bangunan yang sudah pasti menjadi aset Pemkab. Sedangkan aset tanah biarlah pengadilan yang akan menetapkan siapa yang berhak atas tanah tersebut," katanya.

Kepala SDN Lerpak 2 Junaidi mengatakan, kegiatan belajar mengajar pada Sabtu ditiadakan untuk mempersiapkan lokasi belajar sementara bagi para siswa. 

"Tadi tidak ada KBM. Kami mempersiapkan tempat di rumah warga dan murid-murid dijadikan satu titik," ujarnya. 

Junaidi menyebut langkah tersebut dilakukan agar proses belajar bagi 226 siswa tetap dapat berlangsung sambil menunggu penyelesaian persoalan lahan. (*)