DPRD Sampang Sahkan 4 Raperda Strategis, Fokus Kemiskinan hingga Desa Wisata

salsabilafm.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang resmi mengesahkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis dalam rapat paripurna bulan ke-4 masa sidang II, Senin (30/3/2026). Pengesahan ini diharapkan menjadi payung hukum kuat untuk mempercepat pembangunan dan layanan publik di Sampang.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sampang, Mohammad Farok, menyampaikan, seluruh regulasi ini merupakan bagian dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2024 dan 2025.

"Adapun empat Raperda yang telah disahkan meliputi:

Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik, Raperda Penanggulangan Kemiskinan, Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Raperda Desa Wisata," katanya.

Farok menjelaskan, proses penyusunan regulasi tersebut telah melalui tahapan panjang. Dimulai dari perencanaan hingga harmonisasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

"Seluruh Raperda telah dibahas bersama OPD terkait dan mendapatkan fasilitasi dari Gubernur Jawa Timur yang tertuang dalam surat resmi pada Januari hingga Februari 2026," jelasnya.

Farok mendorong Pemerintah Kabupaten Sampang, dalam hal ini Bupati, untuk segera memproses nomor register ke Pemerintah Provinsi. Langkah ini krusial agar Perda tersebut bisa segera diundangkan dalam Lembaran Daerah.

"Hal ini penting agar Perda yang telah disahkan dapat segera berlaku efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sampang, Ahmad Mahfudz mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD, seluruh anggota dewan, dan Fraksi DPRD yang telah memberikan masukan terkait Raperda Perubahan APBD 2025. Dalam kesempatan itu dia juga menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) capaian APBD Tahun Anggaran 2025.

Mahfudz menjelaskan, saat ini penurunan pendapatan daerah sekitar Rp15 miliar dari APBD murni. Ini akibat penyesuaian transfer pemerintah pusat. Sementara, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat Rp22,6 miliar, dan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur bertambah Rp13,6 miliar.

"Belanja daerah pada APBD Perubahan meningkat sekitar Rp22 miliar, sebagian besar dialokasikan untuk belanja modal sebesar 88,9 persen, sementara belanja operasional sebesar 11,1 persen," katanya.

Dia mengungkapkan, pemerintah daerah juga melakukan efisiensi sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, dengan prioritas untuk pembangunan infrastruktur. Saat ini, pembangunan di Kabupaten Sampang menunjukkan capaian positif. 

"Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 67,23, meningkat 0,51 poin, tingkat kemiskinan turun 0,22 poin menjadi 20,61 persen, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,16 persen, indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur meningkat menjadi 7,09 dan indeks Reformasi Birokrasi naik menjadi 77,66," ungkapnya.

Dia juga menyampaikan prestasi yang diterima Pemkab Sampang sepanjang 2025, termasuk Top Pembina BUMD, Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK-RI selama tujuh kali berturut-turut, serta berbagai penghargaan inovasi, kesehatan, dan tata kelola pemerintahan.

"Kami apresiasi DPRD atas dukungan dalam penyusunan dan pengesahan Raperda. Sangat penting kerja sama eksekutif-legislatif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sampang," pungkasnya. (Mukrim)