Bertemu Presiden Prabowo, Tokoh Lintas Agama Bawa 5 Poin Aspirasi GNB

salsabilafm.com – Presiden Prabowo Subianto bertemu sejumlah tokoh lintas agama dari "Gerakan Nurani Bangsa" di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (11/9/2025) kemarin.

Pertemuan itu menghasilkan komitmen Presiden Prabowo untuk membentuk tim investigasi independen dan melakukan reformasi kepolisian pasca-kericuhan demo Agustus.

Dalam pertemuan selama tiga jam, gerakan ini mendorong 5 poin penting yang terangkum dalam dokumen berjudul "Pesan Gerakan Nurani Bangsa kepada Presiden Republik Indonesia".

Pertama, tokoh lintas agama meminta Presiden Prabowo untuk menghentikan tindakan kekerasan dan represif saat penanganan aksi unjuk rasa.

Kedua, mereka meminta pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia.

Ketiga, Gerakan Nurani Bangsa mendorong Presiden melakukan reformasi di berbagai sektor.
Keempat, Presiden diminta agar Kapolri membebaskan para aktivis dan mahasiswa yang ditahan kepolisian tanpa alasan jelas.

Dan yang terakhir, Gerakan Nurani Bangsa meminta Presiden membentuk tim investigasi independen terkait penanganan demonstrasi 25 hingga 30 Agustus 2025 lalu.

Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menyetujui pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian. Hal ini merupakan upaya untuk memperbaiki internal kepolisian pasca-kericuhan penanganan demo Agustus kemarin.

Menteri Agama Nasaruddin menyebut bahwa Presiden Prabowo menilai pertemuan ini bak gayung bersambut. Menurutnya, pesan dalam Gerakan Nurani Bangsa sejalan dengan nurani Presiden. Presiden Prabowo mengklaim memiliki konsep yang sama dengan lima poin utama gerakan itu.

"Ini gayung bersambut ya, apa yang ada dalam (Gerakan) Nurani Bangsa itu juga dalam nurani saya, kata Bapak Presiden. Jadi, harapan-harapan yang diminta oleh teman-teman itu juga malah sudah dalam konsepnya Bapak Presiden," kata Nasaruddin.

"Jadi, istilahnya tadi itu gayung bersambut ya apa yang dirumuskan teman-teman ini justru itu yang sudah akan dilakukan oleh Bapak Presiden terutama menyangkut masalah reformasi dalam bidang kepolisian," sambung Menag. (*)